SURABAYA (Lenteratoday) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron memberikan warning pada para pasangan calon yang akan maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2020 supaya tidak melakukan tindakan melanggar hukum termasuk politik uang. Dengan demikian akan melahirkan Pilkada yang berintegritas.
Nurul Ghufron menyebutkan bahwa sejak 2004 sampai 2020 ini setidaknya sudah ada 27 gubernur yang bermasalah atau terjerat korupsi, kemudian jua ada 270 kepala daerah tingkat kabupaten dan kota juga terjaring kasus sama.
“Korupsi itu terlahir sebagai residu pemerintahan yang tidak bagus, yang tidak baik, salah satu hulunya adalah Pilkada. Pilkada yang bagus akan melahirkan pemimpin-pimimpin yang bagus, pemimpin-pemimpin yang bagus akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani rakyat,” katanya setelah acara pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Papua Barat serta penandatanganan pakta integritas oleh para pasangan calon kepala daerah di Gedung Negara Grahadi, Kamis (19/11/2020).
Ghufron menjelaskan bahwa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah ditengarai karena proses Pilkadanya yang berbiaya tinggi. Akibat biaya tinggi itu kemudian memunculkan Pilkada tidak berintegritas dan terlahir pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas. Dari sinilah, lanjut Ghufron, terlahir korupsi diantaranya pada pengadaan barang dan jasa.
“Korupsi dalam bentuk suap yang banyak, 66%. Dan untuk Pilkada yang akan datang ini supaya menjadi berintegritas, lahir pemimpin yang berintegrtas dan anti korupsi. Sehingga kami tidak perlu menangani atau memproses secara hukum Pilkada yang bermasalah. Maka kami minta ada transparasi kekayaannya pada saat awal,” katanya.
Dari laporan harta kekayaan masing masing pasangan calon ini maka akan diketahui jumlah harta kekayaan pasangan yang menang di saat awal. Kemudian pada saat menjabat akan bertambah menjadi berapa. Dari data kekayaan awal dan akhir ini akan menjadi pembanding dan bisa diketahui apakah kepala daerah tersebut memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau tidak.
Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam mengatakan untuk mencapai pelaksanaan Pilkada berintegrtias, maka dimulai dari penyelenggara. Untuk itu, lanjutnya seluruh penyelenggara dari KPU Kabupaten sampai KPPS adalah orang-orang yang berintegrtias.
“Untuk itu kami dalam rangka mencapai pelaksanana pemilihan yang berintegritas, kami memastikan pelaksanaan pemilihan ini kita laksanakan secara professional, terbuka, dan akuntabel. Professional kita lakukan sesuai dengan jadual dan tahapan. Terbuka, seluruh tahapan kita bukan seluruh kegiatan pencalonan, semua bisa diakses oleh public melalui info pilkada.kpu.co.id,” tandasnya.
Dia menambahkan untuk itu dimulai dari diri sendiri, di mana seluruh penyelenggara sudah melaporkan LHKPN. Seletalah itu, meminta seluruh pasangan caloan menyetorkan LHKPN dan mereka juga menyetorkan laporan dana kampanye. Sebagai bentuk transparansi, pasangan calon juga membuka rekening khsuus dana kampanye, melaporkan penerimaan, pengeluarkan dan siapa yang menyumbang.
“Kemudian laporan tersebut akan audit melalui kantor akuntan public independen dan kita umumkan pada publik proses proses penggunaan anggaran pembiayaan kegiatan kampaye tersebut. Keterbukaan pada pelaksanaan Pilkada berintegritas,” tandasnya.
KPU juga sudah melakuan hal baru untuk publikasi pada masyarakat dengan membuat sirekap (system informasi rekapitulasi). Meski sirekap tidak menjadi penetapan hasil tapi ini untuk memfasilitasi masyarakat agar public bisa tahu lebih awal hasil pemilihan. “Paling tidak di hari yang sama, pada 9 Desember bahkan sebelum petang hari, hasil pemilu sudah bisa diketahui oleh public. Tidak hanya angka angkanya tapi juga seluruh dokumennya bisa terupload dan terpublis,” paparnya.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh para pasangan calon kepala daerah di Jatim yang akan ikut dalam kontestasi pilkada serentak 2020. Acara juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekda Prov Jatim Heru Tjahjono dan jajaran OPD pemprov Jatim. Acara ini juga diikuti secara virtual oleh , Plh. Ketua KPU RI Ilham Saputra, Staf Khusus Mendagri RI Bidang Keamanan, Hukum Sang Made Mahendra, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Papua Barat, Anggota Bawaslu RI, Fritz Siregar. (ufi)
.jpg)
