JEMBER (Lenteratoday)- Kabar soal adanya dugaan pembangkangan pejabat di Pemkab Jember nampaknya mulai muncul fakta baru. Hal itu diperkuat dengan beredar salinan dokumen yang disinyalir upaya penggalangan pembangkangan oleh pejabat yang tidak terima dengan Rekomendasi Kemendagri dan kebijakan Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief. Para pejabat tersebut disinyalir merupakan pejabat teras yang mendapatkan 'kursi basah' di era bupati Faida
Padahal pengembalian pejabat pada posisi semula untuk memulihkan struktur birokrasi sebagai tindak lanjut rekomendasi Mendagri agar sesuai KSOTK terbaru.
Isi copy surat itu beredar ke kalangan pejabat dengan maksud untuk mengajukan protes ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sumber pengedar surat menyampaikan, surat itu mulai diedarkan sejak tanggal 16 November 2020. “Ada pejabat yang melihat peluang mau memanfaatkan sekitar 54 PNS yang turun eselon untuk diajak membangkang,” kata sumber tersebut.
Beredarnya surat upaya penggalangan pembangkangan pejabag itu sudah diketahui beberapa hari terakhir oleh Plt KH Muqit.
“Insya Allah apa yang kami lakukan tentang rekom Mendagri sudah on the right track. Sudah beberapa waktu yang lalu (surat protes), saya tidak tahu siapa dan berapa orang yang ngisi itu. Saya besok ada agenda di KASN,” ujar Plt KH Muqit, Senin (23/11/29/2020).
Sementata Sekretaris Daerah Jember, Mirfano masih enggan memberikan keterangan soal itu. Bahkan, pejabat berwenang ini belum bereaksi meski dikonfirmasi atas munculnya sikap seperti Plt Kepala Dinas Cipta Karya, Yessiana Arifa yang mengaku tidak berani menjalankan tugas barunya dengan berbagai alasan sampai terjadi insiden penumpukan sampah karena pasokan BBM truk pengangkut dihentikan yang akhirnya dihandel langsung oleh Dinas KLH. (mok)
.jpg)
