BLITAR (Lenteratoday) - Diduga beda dukungan politik saat Pilwali 9 Desember 2020 lalu, ratusan pekerja outsourcing Pemkot Blitar dirumahkan atau tidak diperpanjang kontraknya mulai 1 Januari 2021.
Kondisi tidak diperpanjangnya kontrak pekerja outsourcing di jajaran Pemkot Blitar ini disampaikan salah satu pekerja, yang dirumahkan sejak 31 Desember 2020 dan minta identitasnya tidak ditulis. "Saya diberitahu kalau kontrak kerja dengan pihak ketiga (PT) sudah habis, karena sekarang masih dalam proses tender," ujar ayah satu anak yang kini jadi pengangguran ini.
Informasi tidak diperpanjangnya kontrak kerja sejak akhir Desember 2020 lalu, juga dialami ratusan teman sesama pekerja outsourcing lainnya. Baik dari satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun dari lainnya. "Infonya pekerja outsourcing yang lama semua diganti, karena dianggap orangnya Pak Samanhudi (mantan Walikota Blitar) yang mendukung anaknya (Henry Pradipta Anwar) ketika maju Pilwali Kota Blitar 9 Desember 2020 lalu," ungkapnya sambil kembali wanti-wanti namanya tidak disebutkan.
Padahal tidak semua pekerja outsourcing, berpolitik terlibat menjadi tim sukses atau tim kampanye Henry pada Pilwali Desember 2020 lalu. Apalagi jumlah pekerja outsourcing di jajaran Pemkot Blitar, jumlahnya mencapai ratusan orang. "Kalau semuanya dianggap mendukung Mas Henry dan tidak diperpanjang kontraknya. Maka di Kota Blitar ada ratusan pengangguran baru, yang harus menafkahi keluarganya," tandas pria yang sudah menjalani kontrak 4 tahun ini.
Seperti diketahui pada Pilwali Kota Blitar 9 Desember 2020 lalu, pasangan petahana Santoso - Tjutjuk Sunario melawan Henry Pradipta Anwar - Yasin Hermanto. Dimana ratusan pekerja outsourcing yang direkrut pada saat kepemimpinan Walikota Samanhudi Anwar, dianggap mendukung pasangan Henry - Yasin.
Dari informasi yang dihimpun, ratusan pekerja outsourcing di Pemkot Blitar tersebut tersebar di beberapa OPD diantaranya Bantuan Pol PP (Banpol) dari Sat Pol PP yang bertugas sebagai keamanan di kantor OPD, kecamatan dan kelurahan. Lalu pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yaitu petugas kebersihan dan cleaning service di kantor OPD. Kemudian pada Bagian Umum, untuk memenuhi kebutuhan sopir kendaraan dinas dan beberapa OPD lainnya. Bahkan anggaran untuk gaji pekerja outsourcing tersebut, nilainya mencapai belasan miliar.
Secara terpisah Walikota Blitar, Santoso ketika dikonfirmasi wartawan mengenai hal ini mengatakan kalau pihaknya mulai melakukan penataan outsourcing, yaitu tenaga melalui sistem kontrak kerja. "Saya tidak ingin setiap tahun tidak ada evaluasi, untuk mengetahui kinerjanya," kata Santoso.
Oleh karena itu per 31 Desember 2020, kontrak kerjanya habis dilakukan evaluasi. Karena pemerintah tidak mau memberikan gaji, kalau kinerjanya jelek. "Tahun kemarin kinerjanya bagus atau tidak, kalau bagus akan dipertimbangkan untuk dikontrak lagi," tegasnya.
Disinggung apakah hal ini terkait dengan dukung mendukung pada saat Pilwali Kota Blitar Desember 2020 lalu, dengan tegas Santoso mengelak dan semuanya profesional. "Tidak ada kaitannya, kita profesional saja berdasarkan kinerjanya. Mendukung pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik atau tidak, seperti pegawai juga ada penilaian dan evaluasi," tegasnya.
Santoso menambahkan setiap tahun rutin akan dievaluasi kinerja outsourcing, kalau kinerjanya bagus akan dikontrak lagi. Tapi kalau kinerjanya jelek, akan diganti dengan yang kinerjanya bagus pungkasnya.(ais)
.jpg)
