Aktivis Anti Korupsi Blitar Desak Usut Oknum Timses Bupati Terpilih yang Intervensi Birokrasi

BLITAR (Lenteratoday) - Aktivis anti korupsi Blitar, mendesak supaya ada pengusutan terhadap oknum yang mencatut nama Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih hasil Pilbup Blitar 9 Desember 2020, Rini Syarifah (Mak Rini) - Rahmat Santoso (Makdhe Rahmat) untuk mengintervensi para kepala dinas atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Desakan tersebut muncul setelah Mak Rini - Makdhe Rahmat membantah jika mereka mengintervensi birokrasi, sebelum resmi dilantik.

Ketua Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) Blitar, M Triyanto mengatakan bahwa secara Dejure pasangan Mak Rini - Makdhe Rahmat belum dilantik, artinya belum mempunyai kekuasaan untuk melakukan intervensi pada OPD-OPD.

"Tapi faktanya di lapangan, ada oknum yang diduga dari lingkaran tim sukses (timses) nya Mak Rini - Makdhe Rahmat yang intervensi. Saya mendapat informasi seperti itu," ujar Triyanto, Rabu (13/1/2021).

Lebih lanjut Triyanto menjelaskan oknum yang melakukan hal ini dikhawatirkan malah menjadi Badut Politik yang akan memanfaatkan pemerintahan Mak Rini - Makdhe Rahmat kedepannya. "Belum resmi dilantik saja sudah seperti ini, bagimana nanti setelah dilantik. Ke depan pemerintahan Mak Rini - Makdhe Rahmat bisa dikendalikan orang luar," jelasnya.

Oleh karena itu Triyanto menandaskan, pihaknya mendesak Mak Rini dan Makdhe Rahmat untuk mengusut oknum tersebut. Karena jika tidak diambil tindakan untuk menghentikannya, akan kontra produktif dengan apa yang disampaikan untuk tidak intervensi birokrasi.

"Baik disengaja atau tidak, ini jelas kontra produktif dengan semangat profesionalisme, dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih," tandasnya.

Mak Rini dan Makdhe Rahmat harus berani menghentikan dan memanggil, apa yang dilakukan oknum timses atau orang-orang di lingkaran mereka yang mengatur dan menintervensi.

"Ini tidak etis, apalagi badut-badut politik yang melakukan lelang atau pengaturan jabatan tersebut sangat memalukan. Apa yang disampaikan Mak Rini - Makdhe Rahmat mewujudkan pemerintahan yang bersih, hanya retorika atau sekedar slogan saja," bebernya.

Bahkan dengan tegas Triyanto mengaku akan melakukan investigasi, jika kegiatan oknum timses tersebut masih berlanjut. "Kami akan mengumpulkan bukti-bukti, kalau benar sesuai informasi yang beredar terbukti demikian kami akan mengambil sikap," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Blitar Terpilih, Makdhe Rahmat menuturkan adanya pihak-pihak yang bertindak mengatasnamakan Bupati atau Wabup Blitar terpilih tersebut. Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini nenegaskan kalau itu tidak benar, pihaknya dan Mak Rini tidak pernah mengeluarkan instruksi atau perintah apapun dan kepada siapa pun.

"Kami tidak mau intervensi terhadap birokrasi, serta mencampuri pemerintahan Bupati Blitar Rijanto dan Wabup Blitar Marhaenis Urip Widodo. Kami menghormati pemerintahan beliau berdua (Rijanto dan Marhaenis), yang masih sah memimpin Kabupaten Blitar sampai akhir masa jabatannya," tuturnya.

Makdhe Rahmat juga sudah sepakat dengan Mak Rini, saat ini sambil menunggu pelantikan pada Pebruari 2021 mendatang akan mematangkan program-program pembangunan sesuai visi misi kampanye yaitu bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat reformasi birokrasi. "Sebelum resmi dilantik, kami belum bertindak dan mengambil kebijakan apapun," imbuhnya.(ais)