04 April 2025

Get In Touch

Militer Myanmar Umumkan Keadaan Darurat Selama Satu Tahun

Aparat kepolisian berada di dalam truk yang diparkir di pusat kota Yangon, Senin (01/02), ketika militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta militer (AFP)
Aparat kepolisian berada di dalam truk yang diparkir di pusat kota Yangon, Senin (01/02), ketika militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta militer (AFP)

Myanmar sejak Senin (1/2/2021) kembali ke dalam cengkeraman militer setelah kurang dari satu dekade berada di bawah kepemimpinan sipil. Militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun.

Ini terjadi setelah pihak militer mengambil alin kekuasaan dan menyatakan negara dalam situasi darurat. Kudeta itu membawa Myanmar kembali ke masa suram.

Militer menggerebek kediaman Ang San Suu Kyi dan kemudian menahannya. Mileter juga menahan Presiden Myuanmar Win Myint beserta sejumlah tokoh pimpinan Partai Liga Nasional untuk Demokrat (NLI).

Militer kemudian menyerahkan tampuk kepemimpinan nasional kepada Wakil Presiden Myint Swe, seorang mantan jenderal.

Presiden Joe Biden mengatakan Amerika Serikat (AS) akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar, jika militer negara Asia Tenggara itu tidak "segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut" dalam kudeta serta membebaskan para aktivis dan pejabat.

"Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Myanmar selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi," kata Biden dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Bloomberg.com, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, kemunduran itu akan membuat pihaknya meninjau kembali hukuman dan sanksi yang akan diikuti dengan tindakan yang sesuai.

Kudeta di Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, akan menjadi ujian  pertama bagi Biden untuk membela demokrasi.

Kalau sanksi dijatuhkan pada Myanmar, maka kebijakan tersebut akan mewakili perubahan mendadak dari pemerintahan presiden Donald Trump sebelumnya.

Trump sering kali membungkam kritik terhadap pemerintah otoriter.

Tidak jelas seberapa besar dampak ancaman sanksi AS terhadap para pemimpin militer Myanmar. Negara itu mencatat investasi AS yang terbatas meskipun demokrasi mulai terbuka selama dekade terakhir.

Akan tetapi, militer Myanmar kemungkinan dapat mengandalkan dukungan dari China, yang merupakan investor besar di negara tersebut.

Tentara mengatakan telah melakukan penahanan sebagai tanggapan atas "kecurangan pemilu". Mereka menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing (Ist).

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.