[JAKARTA] Lenteratoday -Sebuah video dengan judul “SEMUA FRAKSI DPR DUKUNG LANGKAH MOELDOKO KVDET4 DEMOKRAT" beredar di Youtube pada Kamis (4/2/2021) dan menjadi pembahasan warganet di media sosial lain.
Video milik akun bernama SKEMA POLITIK itu bergulir di tengah isu upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan pihak Istana Kepresidenan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun disebut menjadi sosok yang dimaksud melakukan gerakan politik tersebut.
Hingga Kamis (4/2/2021), cuplikan gambar berdurasi delapan menit tersebut telah ditonton 118 ribu pengguna Youtube.
Namun, benarkah semua fraksi di DPR dukung Moeldoko untuk kudeta Partai Demokrat?
Penjelasan:
Penelusuran narasi tentang semua fraksi di DPR mendukung Moeldoko untuk mengudeta Partai Demokrat merupakan informasi salah yang menyesatkan.
Tidak ada satu pun pernyataan resmi dari perwakilan sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk Partai Demokrat, yang membenarkan narasi dukungan tersebut.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, telah membantah isu tentang dirinya yang hendak merebut kekuasaan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.
Menurut Moeldoko, seluruh partai memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai kondisi internal partai tersebut.
Moeldoko mengatakan sosok di luar partai seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan internal lembaga politik tersebut.
Istana Menjawab
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan membalas surat yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno di Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengatakan ada upaya dari sejumlah pihak yang ingin menggulingkan (kudeta) posisinya dari ketum partai.
AHY menyebut gerakan politik itu disebut mendapat dukungan pejabat pemerintahan Presiden Jokowi. Belakangan kader Demokrat menyebut sosok tersebut adalah Moeldoko.
AHY pun melayangkan surat ke Presiden Jokowi atas dugaan kudeta tersebut.
"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden diantar langsung Pak Sekjen Partai Demokrat," tambah Pratikno.
Namun Pratikno menilai bahwa apa yang terjadi di Partai Demokrat sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sehingga Presiden Jokowi tidak perlu membalas surat itu (Ant).
.jpg)
