SURABAYA (LenteraToday) - Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya berhasil menggagalkan perdagangan ilegal 633 burung dan kura-kura asal Makassar pada Rabu (24/2/2021). Ratusan burung tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kesehatan dari daerah asal.
Keberhasilan penggagalan tersebut berkat kerjasama antara BBKP Surabaya wilayah kerja Tanjung Perak dengan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Penggagalan bermula dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan menyisir setiap sudut kapal termasuk semua alat angkut berupa truk diperiksa pejabat karantina dan petugas kepolisian. Akhirnya ditemukan ratusan burung dan kura-kura dalam truk di kapal KM. Dharma Rucitra dari Makassar.
“Modus yang dilakukan tetap sama yaitu 633 ekor satwa tersebut dikemas dalam keranjang plastik dan kandang kawat, lalu disembunyikan di belakang kursi sopir serta di atas kepala truk. Alat angkut yang digunakan sejumlah (tiga) buah truk, “ kata Tetty Maria penanggungjawab wilker Tanjung Perak.
Berdasarkan data otomasi perkarantinaan IQfast, penggagalan pemasukan satwa tanpa dokumen/illegal melalui pelabuhan Tanjung Perak selama bulan Januari - Februari 2021 sebanyak 9 (sembilan) kali dan 1 kali pelimpahan dari Polairud. Total satwa yang berhasil diamankan selama periode tersebut sejumlah 1.629 ekor, yang berasal dari Ende, Banjarmasin, dan Makassar.
Kepala Karantina Pertanian Surabaya, Mussyafak Fauzi menyatakan bahwa 633 satwa tersebut terdiri dari: 6 Kakaktua Jambul Putih, 19 Nuri Tanimbar, 285 kura-kura, 313 Jalak Rio-Rio, dan 10 ekor Merpati Hitam Sulawesi.
Nuri Tanimbar dan Kakatua Jambul Putih merupakan jenis satwa yang dilindungi sehingga tidak dapat diburu dan diperjualbelikan. Oleh sebab itu, penggagalan penyelundupan ini merupakan suatu upaya untuk mencegah Nuri Tanimbar dan Kakatua Jambul Putih tersebut dari kepunahan.
"Pemasukan burung ini jelas melanggar UU No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan," tegas Musyaffak Fauzi. Karena itu Musyaffak menghimbau masyarakat untuk melaporkan dan memeriksakan komoditas pertanian yang akan dilalulintaskan ke karantina pertanian setempat.
"Pasal 88 dalam UU 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pelanggaran terhadap persyaratan karantina antar area bisa dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar," pungkasnya.(Wan)
.jpg)
