KEDIRI (Lenteratoday) - Bupati Kediri, Hanindhito HP serius memasyarakatkan digitalisasi di Kabupaten Kediri. Usai digitalisasi di pasar tradisional, Senin (8/6/2021), di Pendopo Panjalu Jayati Mas Bup, panggilan akrabnya, me-launching Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Tiket Wisata Non Tunai.
Menurut Mas Bup, transformasi digital melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ini diperuntukkan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan penikmat wisata.Digitalisasi pembayaran pajak daerah dan tiket wisata nontunai ini didukung Bank Indonesia dan Bank Jatim dengan cara pembayaran melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart) dan virtual account.
Pada tahap awal ini ada lima jenis pajak daerah yang bisa dibayarkan dengan QRIS dan virtual account, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan BPHTB. Dengan menggunakan smartphone, masyarakat dimudahkan dalam melakukan pembayaran pajak dan pembayaran tiket wisata tanpa uang tunai.
Cukup dengan aplikasi uang elektronik, dompet elektronik atau mobile banking. Selanjutnya ke depan semua jenis pajak dan retribusi daerah akan berproses untuk dilakukan pembayaran non tunai.
“Karena kemarin kita sudah menandatangani TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah), maka ini bagian dari komitmen kami untuk mempercepat digitalisasi daerah. Walaupun fakta di lapangan tidak bisa dipungkiri terkadang masyarakat masih memilih jalur-jalur konvensional. Tapi paling tidak pemerintah sudah menyiapkan infrastrukturnya. Sepuluh tahun mendatang ini bukanlah hal yang asing di Kabupaten Kediri,” ujar Mas Bup.
Mas Bup menambahkan, sosialisasi pembayaran nontunai akan dilakukan instansi terkait yaitu Bapenda serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Rencana ke depan, digitalisasi ini akan dilaksanakan di seluruh sektor pelayanan masyarakat.
Sementara itu Tony Prasetyo, Direktur TI dan Operasi Bank Jatim mengatakan, acara ini adalah komitmen kepada pemerintah daerah. “Kami siapkan aplikasi secara nontunai, termasuk pembayaran pajak untuk sukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai. Karena uang juga bisa menjadi media penularan Covid, maka digitalisasi ini bagian penerapan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Sambutan baik juga disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Sofwan Kurnia. Menurutnya masa pandemi seperti sekarang ini mendorong teknologi di perbankan untuk tetap memberikan pelayan maksimal. Sehigga masyarakat bisa tetap melaksanakn kegiatan ekonomi tanpa harus terpapar Covid 19. (gos/adv)
.jpg)
