Surabaya – Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa – Emil ElestiantoDardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) sudah berjalansatu tahun sejak dilantik pada 12 Februari tahun lalu. Seperti apa kinerjamereka selama satu tahun ini, inilah pandangan anggota DPRD Jatim di ulangtahun pertama kepemimpinan Khofifah – Emil.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjutak memandangpemerintahan Khofifah – Emil cukup gemilang. Bahkan dia memberikan skor 9 untukskala angka 1-10. “Skala 1-10, nilai pemerintahan Khofifah-Emil di tahunpertama adalah 9,” kata Sahat saat ditemui di ruang kerjanya DPRD Jatim, Selasa(11/2/2020).
Bahkan Sahat mengkaitkan nilai 9 itu dengan jumlah bintangyang ada di lambing Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang diikutiKhofifah Indar Parawansa. Dia menandaskansalah satu tolok ukur yang yang untuk penilaian nyaris sempurna itu adalah banyakprogram pro rakyat yang mulai diwujudkan sejak tahun pertama menjabat.
Selain itu, Sahat juga menilai bahwa pemerintah cukupkonsisten menggelontor APBD untuk pengembangan SDM. Salah satu yang menjadifokus dalam pengembangan SDM ini adalah pendidikan. Hal ini dibuktikan dengantingginya prosentasi anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan, bahkananggaran tersebut mencapai 35 persendari total APBD Jatim tahun 2020 yaitu 35,1 triliun. Sahat membandingkan denganprivinsi lain yang mungkin tidak ada yang mengalokasikan anggaran pendidikansebesar itu. “Apakah ada (provinsi lain) yang sebesar komitmen pengembangan SDMdi Jatim?,” kata Sahat.
Konsistensi dalam bidang pengembangan SDM yang dilakukanKhofifah ini dinilai bahwa dia mampi membaca haluan pemikiran dan kebijakanpemerintah pusat. Dimana, saat ini pemerintah pusat juga tengah fokus padapengembangan SDM. Bagi Sahat, hal ini dianggap rellevan sebab Khofifah pernahmenjadi salah satu menteri dalam cabinet Presiden Joko Widodo.
Politisi dari Partai Golkar ini juga menilai bahwa GubernurKhofifah juga telah mampu dan berhasil mengonsolidasikan jajaran pemerintahdaerah dan provinsi. Konsolidasi tersebut tetap pada haluan kepentingannasional di bawah pemerintahan pusat. Hal ini ditunjukkan dengan koordinasiyang telah berhasil dalam mengantisipasi gejolak daerah akibat beberapakeputusan pemerintah pusat yang sensitive.
Dalam bidang perdagangan, langkah Khofifah dalam menggenjotperdagangan juga cukup inovatif. Awal tahun ini, Pemrov pun mulai melakukanroadshow dagang dengan menemui sejumlah kementerian serta ke beberapa provinsi.“Pada hasil roadshow dengan Bapak Wapres, KH Ma’ruf Amin lalu, kami dimintauntuk memetakan daerah yang diprioritaskan. Tentu ini akan menjadi perhatiankita kedepan,”kata Sahat.
Kedepan, salah satu yang bakal menjadi tantangan Jatim dimata Sahat adalah mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 80 tahun2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi. Yang mana, dalam Perpres tersebuttercantum 218 proyek strategis di Jatim. “Ini menjadi pijakan startegis yangmenjadi perhatian bersama untuk pembangunan di tahun tahun kedepan. Karenabesarnya anggaran untuk realisasi proyek ini, tak mungkin hanya bersumber padaAPBN atau APBD. Ini perlu kerja bersama untuk menggandeng pihak ketiga,”katanya.
Sementara di mata Sri Subianti, Anggota DPRD Jatim, satu tahun perjalanan kepemimpinan KhofifahIndar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menilai bahwa masih ada OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) yang belum terbuka, khususnya keterbukaan anggaran dimasing-masing OPD.
Meski demikian, Subiati tidak menampik jika sudah ada OPDyang rekam jejaknya terlihat bagus. “Secara kinerja, kami melihat beberapamemang OPD sudah bagus. Tapi, ada yang salah satunya, jujur saja keterbukaannyakurang. Baik itu keterbukaan dalam anggaran,” ungkapnya.
Selain ketidakterbukaan soal anggaran, OPD tersebut juga dinilaikurang maksimal dalam perjalanan kinerjanya. Namun Subiati tidak mau mengatakanjika OPD itu tidak berjalan, sebab dikatakan berjalan jelas OPD tersebutberjalan. “Tapi kurang maksimal,” tambahnya.
Sri Subianti yang juga Anggota Komisi E ini juga mengatakanbahwa program layanan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-tas) melalui APBDJatim harus dievaluasi. Sebab dia menilai masih ada kebutuhan anggaran tambahanuntuk program tersebut. Anggaran tersebut bisa diambilkan dari APBD yang akandatang. “Kita harus evaluasi lagi Tis-tas itu. Bila masih perlu ada tambahan,ya nanti dialokasikan pada penambahan di APBD yang akan datang,” jelasnya.(ufi)
.jpg)
