Surabaya - Sejak disosialisasikan adanya aplikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hingga kini sudah tercatat ada 657.547 masyarakat surabaya yang tergolong mempunyai pengahasilan rendah. Akan tetapi data yang ada bergerak dinamis sebab setiap hari akan melalui proses pemutakhiran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan jika pemutakhiran dilakukan secara online, sebab ingin memudahkan masyarakat dalam pengecekan golongan masyarakat serta mempercepat proses pelayanan melalui aplikasi. Sehingga status sosial bisa dicek setiap saat.
“Dalam kondisi 4.0 digital ini, kita ingin mempermudah. Barangkali ketika ada masyarakat Surabaya tadinya mampu terus tidak mampu kan bisa secara cepat di daftarkan secara online. Dalam pemutakhiran juga berbasis online pula. Jadi bisa di cek setiap saat,” katanya saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (12/2/2020).
Dalam menjalankan mekanisme penentuan MBR tentu ada hambatan. Kelapa Dinas Sosial Suharto Wardoyo mengatakan jika kendala saat di temui dilapangan adalah masyarakat belum paham betul pentingnya administrasi kependudukan. Sebab hal itu yang membuat prosesnya sedikit rumit.
“Jadi sebelum ditetapkan menjadi MBR, tentunya akan ada survey yang dilakukan oleh pihak kami. Survey yang dilakukan adalah survey rumah tangga dengan melihat Kartu Keluarga dan kondisi yang di lapangan. Sehingga bantuan tepat sasaran,” ujarnya saat ditemui, Rabu (12/2/2020).
Kebanyakan, lanjut Agung sapaan akrabnya, memaparkan bahwa data yang ada di dalam Kartu Keluarga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Contohnya ketika salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal tetapi tidak diurus surat keterangan meninggal, hasilnya nama tersebut tetap ada. Jadi harus mengurus ke dinas kependudukan.
“Jangan pernah anggap remeh administrasi kependudukan. Sebab itu sangat penting. Agar pemerintah juga paham dengan kondisi masyarakatnya,” tegas Agung.
Agung memaparkan jika warga masuk dalam data MBR, maka pemerintah akan memberikan intervensi dalam beberapa hal. Antara lain jaminan kesehatan yaitu BPJS, pendidikan sekolah.
“Anggaran yang sudah di sediakan pemerintah kota Surabaya untuk MBR sekitar Rp 1,5 miliar,” paparnya.
Tak hanya itu, selain memberikan bantuan kesehatan serta pendidikan, Pemkot Surabaya juga ingin memberikan pelatihan terhadap anak-anak usia produktif yang masuk dalam MBR. Sehingga ada peningkatan kemampuan.
“Angka MBR saat ini masih dibilang tinggi, kedepanya ingin masyarakat berpenghasilan renda makin sedikit, sebab bantuan yang di beri pemerintah kota bukan hanya sekedar BPJS atau pendidikan, melainkan pemberdayaan masyarakat. Nantinya bisa di berikan pelatihan juga, sehingga tidak tergantung dengan pemberian pemerintah kota,” ujarnya.
Ia juga berpesan kepada masyarakat Surabaya. Bahwa perhatian Pemkot Surabaya kepada masyarakatnya sudah sangat baik. Mari dimanfaatkan sebaik mungkin.
“Ayo bantu pemerintah dalam proses pendataan MBR. Salah satunya dengan memperhatikan pentingnya adminitrasi kependudukan. Sebab jika datanya sudah benar bantuan juga akan tepat sasaran,” pungkasnya. (ard)
.jpg)
