Surabaya - Dugaan terkait jual-beli Fasilitas Sosial (Fasos) yang ada di Perumahan Rungkut Asri Timur oleh Yayasan Kas Pembangunan mulai sedikit memukan titik terang. Pasalnya, Komisi C DPRD Kota Surabaya menemukan perubahan siteplan.
Ketua Komisi C, Baktiono mengatakan dari data yang diberikan oleh warga, bahwasanya fasilitas sosial yang harusnya dimiliki warga saat membeli rumah, beralih fungsi untuk pembangunan showroom mobil.
“Ada bukti bahwa warga membawa siteplan awal saat mereka membeli rumah. Akan tetapi siteplan tersebut dirubah tanpa sepengetahuan warga,” katanya, Selasa (25/2/2020).
Ia menuturkan jika Pemerintah Kota Surabaya ingin merubah, setidaknya mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Maka dari itu, Komisi C akan memanggil Dinas terkait guna mempertanyakan mengapa ada perubahan siteplan.
“Untuk fasos luasnya 3000 meter persegi lebih sedangkan fasum berupa jalan dan jembatan dan ruang terbuka hijau. Tapi, ya ini yang dituntut warga, fasos belum pernah didapatkan dari tahun 1996. Total ada 20.000 meter persegi,” tegasnya.
Sesuai Perda no 7 tahun 2010 tentang penggunaan fasos, artinya pembangunan showroom mobil harus dihentikan. Sebab YKP menjadi asetnya Pemkot Surabaya agar tidak disalahkan gunakan.
“Jika fasum dan fasos dilanggar akan merugian warga dan pemerintah kota juga. Akibatnya apa? resapan air berkurang. Karena sarana prasarana dihilangkan,” tegasnya.
Sementara itu, Yanto, mantan ketua RW 10 Rungkut kidul, mengatakan jika hanya ingin meminta kembali fasos yang seharusnya menjadi hak warga. Nantinya Komisi C akan memanggil pihak-pihak terkait.
“Jadi komisi C tadi menanyakan, bagaimana siteplan tahun 1990 menjadi siteplan tahun 1996. Nantinya kami akan panggil kembali untuk mencocokan,” ujar Yanto
Ia berkeluh bahwasanya Fasos dan Fasum yang tidak sesuai dengan fungsinya mengakibatkan terjadi banjir. Padahal sebelumnya tidak ada banjir. “Karena resapan air berkurang, ruang terbuka hijau juga berkurang. Jalan menjadi sempit. Sebenarnya yang kami minta simpel, kembalikan fasos dan fasum yang menjadi hak warga,” pungkasnya. (ard)
.jpg)
