Blitar - DPRD Kota Blitar memberikan teguran pada Bappeda Kota Blitar. Teguran tersebut terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan proyek fisik tahun anggaran 2019 di Pemkot Blitar yang perencanaannya dinilai tidak matang.
Teguran ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaedi usai rapat koordinasi lintas komisi bersama pimpinan komisi di Gedung DPRD Kota Blitar, Senin(2/3/2020). "Sebenarnya ini tindak lanjut hasil sidak Komisi III, di beberapa pelaksanaan proyek infrastruktur," ujar Agus.
Setelah memperhatikan hasil koordinasi antar komisi dengan OPD tadi, kesannya pembangunan tidak direncanakan dengan baik dan matang. Bukti jika perencanaan ini tidak dilakukan dengan baik, dijelaskan Agus, pelaksanaan pembangunan fisik tidak paripurna atau tidak tuntas.
Misalnya pembangunan Pasar Legi, sudah dianggarkan Rp 50 miliar tapi tidak dimanfaatkan seluruhnya. Kini kondisinya masih belum tuntas Hydran dan kanopi belum ada, mengajukan lagi tahun ini pada hal sisa anggaran sekitar Rp 10 miliar.
"Jangan sekarang minta sekian, PAK sekian lalu tahun depan sekian ini kan main-main namanya," jelas politisi PPP ini.
Dewan juga menegaskan kepada Bappeda, perencanaan harus jelas dan paripurna atau tuntas. Ini kan proyek kelas Kota Blitar, dimana di Pemkot Blitar ada tenaga ahli ada tenaga perencanaan dan semua dibiayai oleh uang rakyat melalui APBD.
Tidak hanya Pasar Legi, beberapa pasar lain seperti Pasar Loak yang sudah dianggarkan untuk relokasi. "Juga tidak dilaksanakan, dengan berbagai alasan. Bukan gagal, tapi tidak dilaksanakan," tegas Agus.
Dengan hasil awal ini, Agus selaku unsur pimpinan dewan meminta tiap komisi menindaklanjuti evaluasi proyek fisik tahun 2019. Komisi I bidang kesehatan dan rumah sakit,
Indag di komisi II dan jalan jembatan serta saluran komisi III. "Segera saya minta tiap komisi raker bersama OPD terkait, serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan dewan," paparnya.
Oleh karena itu Agus menegaskan, evaluasi ini sekaligus acuan untuk menentukan anggaran tahun 2021. "Jika memang masalahnya ada pda kepala OPD yang mengajukan anggaran, maka tidak akan diberikan sebelum diganti," pungkasnya. (ais)
.jpg)
