Kediri – Munculnya isu skenario calon tunggal di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020 yang mulai menyeruak mengundang protes masyarakat dengan menggelar aksi demo di Jalan Soekarno Hatta, Senin (2/3/2020).
Dalam aksi tersebut, massa pendemo yang menamakan diri Aliansi Penegak Demokrasi Kediri Djajati menenteng poster yang berisi berbagai kalimat penolakan, seperti “Parpol-parpol jangan menjadi pengkhianat demokrasi”, “Kabupaten Kediri Darurat Demokrasi, Gagalkan skenario Calon Tunggal”, dan “Gagalkan Cabup tunggal rakyat Kediri melawan”.
“Tindakan tersebut (aksi) dilakukan bersama dengan anggota yang lain lantaran ada isu kuat yang berembus bahwa akan ada calon tunggal di Pilbup nanti,” ujar Khoirul Anam, koordinator aksi.
Dia menambahkan, Aliansi Penegak Demokrasi Kediri Djajati mereaksi adanya isu calon tunggal di Pilbup Kabupaten Kediri . "Hanya mengingatkan kepada partai-partai yang telah melakukan penjaringan, nama-nama itu kan sudah jelas, namun diabaikan, yang dipilih nama yang tidak ada dalam penjaringan,” ungkapnya.
Khoirul juga menyebut nama secara gamblang siapa yang akan diusung sebagai calon tunggal di Pilbup nanti. Dia juga mengingatkan secara langsung kepada PDIP, bahwa nama Hanindito Himawan Pramono (Dito) itu tidak ada di penjaringan.
“Kami ini yang dulu ikut memperjuangkandemokrasi dengan darah dan air mata. Kediri ini jangan dibuat main-main, Kediriini yang mengangkat Megawati jangan malah Kediri ini dikencingi,” katanya.
Khoirul pun juga menyebut meskipun ada aturan resmi terkait dengan calon perseorangan, menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan. Pasalnya, dia menilai masih ada banyak calon yang berusaha mendapatkan rekomendasi di partai-partai yang ada.
Dia menginginkan demokrasi di Kediri iniberjalan dengan baik, tidak peduli dengan Judicial Review yang memperbolehkancalon tunggal. Hal itu baru terpaksa dilaksanakan kalau tidak ada yang berminat.“Ini yang minat banyak. Itu dibuktikan dengan baliho di jalan-jalan itubanyak,” katanya.
Lebih lanjut, Khoirul mengancam, jika sampai calon tunggal benar-benar terjadi maka pihaknya akan melakukan aksi lebih lanjut ke semua penyelenggara pemilu. Yakni akan dengan melakukan pendampingan kepada bakal calon yang telah mendaftar di partai-partai dan melakukan legal action ke KPU. (gos)
.jpg)
