Surabaya – Kondisi desa desa di Jawa Timur nampaknya masih banyak yang memerlukan perhatian khusus. Pasalnya dari 7.724 desa, ada 1.207 desa yang dinyatakan tertinggal. Bahkan ada dua desa yang dikategorikan paling tertinggal. Untuk itu, pada 2020 ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mentargetkan tidak ada lagi desa tertinggal.
“Jawa Timur sekarang ini masih ada 1.207 desa tertinggal. Kita berharap tahun 2020 ini zero desa tertinggalnya, saat ini sudah ada dana desa dari pemerintah,” kata Khofifah setelah Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di JX International Surabaya di hadapan Kepala Desa, Camat dan Bupati se Jatim, Selasa (25/2/2020).
Khofifah mengungkapkan bahwa ada dua desa yang dalam kategori sangat tertinggal. Dua desa itu ada di Bondowoso satu desa dan satu desa di Sidoarjo. Desa di Sidoarjo menjadi kategori sangat tertinggal karena terdampak luapan lumpur Lapindo. Sedangkan desa di Bondowoso karena akses jalan menuju desa tersebut tidak memadai sehingga desa sulit diakses.
Khofifah meminta pada dua desa itu untuk bersinergi pada desa desa sekitarnya untuk meningkatkan diri sehingga tidak menjadi desa tertinggal lagi. Termasuk juga untuk mempercepat target zero desa tertinggal seperti yang disampaikan Gubernur Khofifah. “Untuk bersinergi dengan desa-desa terdekatnya supaya tidak menjadi lagi desa yang sangat tertinggal.” Kata Khofifah.
Dalam kesempatan itu, Khofifah berharap dana desa tahap pertamanya cepat dicairkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan status desa. “Ada 7.724 desa, dana desanya Rp 7,654 triliun. Kita berharap bahwa Dana Desa ini, pertama bisa segera dicairkan tahap satunya,” katanya.
Dia menandaskan bahwa
percepatan dana desa juga mampu meningkatkan daya tahan dan daya beli masyarakat.
Dalam pencairan dana desa tahap pertama nantinya ada 40 persen dari Rp 7,654
triliun yang akan dicairkan. Untuk itu, Khofifah meminta pada seluruh kepala
desa supaya memanfaatkan dana desa dengan baik. Dia berharap akan ada
pendampingan secara berkesinambungan untuk dijadikan referensi dalam
pelaksanaan dana desa ini.
“Kita berharap bahwa cash for work, itu akan menjadi
bagian yang diprioritaskan oleh para kepala desa dalam menggunakan dana desa ini.
Bagaimana sepenuhnya percepatan penyaluran untuk memberikan pekerjaan dengan
tunai. Jadi mereka mendapatkan penghasilan tunai, itu yang kemarin disampaikan
oleh Pak Menteri,” tandasnya. (ufi)
