PASURUAN (Lenteratoday) – Keberadaan beberapa sungai di Kabupaten dan Kota Pasuruan menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Sebab, dari beberapa sungai tersebut kerap kali menimbulkan masalah khususnya banjir.
Sungai yang menjadi perhatian tersebut diantaranya adalah sungai Welang yang memiliki Panjang aliran 40,09 km. Kemudian sungai Rejoso yang memiliki panjang 15,6 km, dan sungai Kertosono dengan panjang aliran 39 km.
Perhatian yang besar ada pada sungai Welang. Sungai yang memiliki 57 anak sungai ini merupakan salah satu dari beberapa sungai besar yang berada di Kabupaten Pasuruan. Hampir setiap tahun sungai Welang selalu meluap dan mengakibatkan banjir. Banjir merupakan akibat dari aliran air yang cukup deras disertai meterial sedimen dari hulu yang kemudian mengendap pada alur sungai yang landai atau pada ruas sungai yang melebar, secara berangsur-angsur menyebabkan pendangkalan pada beberapa titik alur sungai.
Selain itu, sungai Welang yang berhulu di daerah pegunungan atau perbukitan dan bermuara di Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton ini kondisi morfologinya mempunyai alur yang berkelok-kelok (meander) dan termasuk tipe sungai dengan aliran air sepanjang tahun (perennial).
Di bagian hulu sungai Welang, kondisi debit sungai yang mengalir digunakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi memanfaatkan bendung-bendung yang terdapat pada sungai Welang dan sebagai jaringan pembuang. Di bagian hilir sungai Welang juga dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan drainase kota Pasuruan.
Dengan kondisi tersebut, sehingga pada saat curah hujan tinggi dengan debit puncak yang besar sungai tidak mampu menampung volume air yang besar. Bendungan yang ada tidak bisa berfungsi secara maksimal karena sedimentasi yang besar. Dengan kondisi tersebut, beberapa desa seperti Desa Kraton, Desa Sukorejo, Desa Sungiwetan, Desa Karangketug, kerap terendam air hingga ketinggian hampir 1 meter.
Untuk itu, Komisi D DPRD Jatim mengapresiasi Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas PU Sumber Daya Air yang selama ini telah melakukan berbagai upaya penanganan sehingga menunjukkan progres cukup bagus. Bahkan, Ketua Komisi D DPRD Jatim Agung Mulyono mengatakan sejak tahun 2020 lalu, penanganan sungai Welang menunjukkan progres yang cukup bagus. Di antara mampu menanggulangi banjir yang dulunya kerap kali terjadi.
“Jadi, setidaknya hari ini kita kunjungan ke Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA. Kami berharap apa yang kita kerjakan, masyarakat apresiasi, toh kalau ada yang kurang boleh dikoreksi dikomplain pada kami, dan kami akan menindak lanjuti. Sampai hari ini, Bu Gubernur ok, Dinas kita ok semua, bagus prestasinya bagus, kami komisi D apresiasi dan meminta tingkatkan yang sudah ada ini,” kata Agung setelah melakukan pertemuan dengan Dinas PU SDA dan Dinas PU Bina Marga di Pasuruan, Jumat (23/2/2024).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Edi Paripurna menambahkan bahwa sungai Welang sudah mendapatkan penanganan dari program nasional pada 2019 dan 2020 lalu. Dari program itu menunjukkan ada progres cukup bagus, di mana sebelumnya setiap tahun ketika musim hujan selalu terjadi luapan dan menggenangi hingga menutup jalan raya khususnya jalur ke Banyuwangi. “Selama beberapa tahun ini sudah baik tidak ada (genangan/banjir) mulai progres 2020 sampai sekarang,” tandasnya.
Edi menambahkan, saat ini yang menjadi titik perhatian adalah aliran sungai yang berada di Kawasan Pondok Pesantren Sidogiri, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Aliran sungai yang berada di kawasan tersebut berkelok-kelok sehingga rentan terjadi luapan air.
“Permasalahan yang masih terjadi itu terbuntunya air di Sidogiri karena terlalu berkelok-kelok, sehingga kalau itu selesai maka Insya Allah menjadi beres. Yang jelas koodirnasi harus kita lakukan antara koordinasi kota dan kabupaten, kalau koordinasi sudah dengan naik maka semua berjalan baik,” kata Edi Paripurna.
Agung menambahkan, Komisi D DPRD Jatim juga akan terus mendorong berbagai upaya Pemprov Jatim untuk penanganan masalah tersebut. Dia menuturkan untuk dukungan atau supporting juga akan selalu diberikan, di antaranya dengan menerapkan 3 S termasuk anggaran.
“Soal anggaran, Komis D selalu berprinsip 3 S, support perencanaan, support anggaran, support pelaksanaan. Yang penting adalah support saja,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Dinas PU Sumber Daya Air, Novita Andriani, mengatakan bahwa untuk penanganan sungai Welang, Pemprov Jatim sudah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat Rp 100 miliar. Dengan adanya bantuan dana tersebut, permasalahan di sungai utamanya sudah dapat teratasi.
Namun, masih ada permasalahan di aliran sungai tepatnya di Kawasan Pondok Pesantren Sidogiri, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Permasalah terjadi akibat aliran sungai yang berkelok-kelok sehingga menghambat kelancaran arus air. Dampaknya adalah jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang menaikkan voleme atau ketinggian air, maka air di sungai Welang kerap kali meluber dan menggenangi daerah sekitarnya.
“Untuk belokan ini ada scenario diluruskan, biar tidak menggenangi Pondok Sidogiri, Selain itu juga biar aliran airnya cepat surut. Untuk meluruskan ini rencananya tetap tidak mematikan aliran sungai yang lama, tetapi aliran tersebut tetap digunakan dengan sedikit debit air, sehingga bisa digunakan untuk kolam,” kata Novita.
Lebih lanjut dia menandaskan bahwa untuk rekayasa dengan meluruskan aliran sungai Welang itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, sebab harus melakukan pembebasan lahan yang saat ini dalam penguasaan warga setempat dan pondok pesantren Sidogiri.
“Anggaran Sidogiri ini tantangan kami untuk mengusahakan supaya diberi anggaran yang full karena ini anggarannya dikasih Rp 2,8 miliar dan kami pilih prioritas di Sidogiri dan yang bermanfaat untuk masyarakat. Pelurusan itu karena tanah dan harus beli aset tanah terlebih dulu. Rencana dua-duanya dihidupkan,” tandas Novita.
Novita juga mengungkapkan permasalahan juga ada di hulunya yang berada di DAS (Daerah Aliran Sungai) Rejoso. Permasalahan yang terjadi adalah adanya perubahan jenis tanaman yang awalnya tanaman keras menjadi tanaman produktif seperti kentang. Sehingga tanah yang berada di lahan perhutani tersebut tidak mampu menyerap air dalam jumlah besar.
“Perhutani ini juga dituntut profit oriented. Akar permasalahan di daerah hulu di sungai Lumbang ini sudah dianggarkan dari anggaran tak terduga senilai Rp 8 miliar,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Novita, untuk penanganan banjir pada 2024 ini, pihaknya juga sudah mendapatkan alokasi anggaran tersendiri. Diantaranya alokasi dana untuk penanggulangan banjir Rp2,8 miliar.
Ketiga, prioritas di sungai Kertosono, Desa Kalibuntu, Kabupaten Probolinggo. Di mana di kawasan tersebut pertemuan air sungai dan air laut bahkan kadang air laut masuk ke hilir sungai. Terkait dengan hal ini sudah dikerjakan dengan anggaran Rp 4 miiliar. Kemudian rencananya ada dana tambahan senilai Rp 800 jt.
“Untuk penanggulangan banjir ada mitigasi jadi untuk menghadapi musim hujan 2023-22024 ini kemarin kami sudah siap dan kalau ada kendala banjir malah adalah sampah yang ada di jembatan dan alatnya kami sudah siap semua. Justru banjirnya sendiri tidak di pintu air tapi di jembatan dan kami sudah siap mengambil sampah-sampahnya saat itu juga dengan menggunakan eskavator. Masyarakat diharapkan juga menjaga lingkungan,” pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
