Blitar - Menjelang diterapkannya New Normal yaitu tatanan kehidupan normal baru, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar mendesak agar pemkab memperhatikan persiapan di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes).
Desakan ini disampaikan Ketua FPKB DPRD Kabupaten Blitar, Idris Marbawi dalam rangka persiapan penerapan New Normal yang digaungkan pemerintah di tengah pandemi covid-19, untuk memulai kembali aktifitas sosial masyarakat.
"Masih ada beberapa bidang yang harus diperhatikan persiapannya, yaitu pendidikan di pondok pesantren," tutur Bawi sapaan Idris Marbawi, Kamis (28/5/2020).
Diungkapkan Bawi meskipun pemerintah mengaku telah mempersiapkan secara matang, semua bidang dalam aspek kehidupan masyarakat harus diperhatikan.
Termasuk ponpes, oleh karena Bawi mendesak Pemkab Blitar memberikan perhatian khusus terhadap ponpes yang ada di wilayahnya. "Salah satu yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan ponpes, karena ponpes menjadi salah satu tempat berkumpulnya banyak individu didalam satu kompleks bangunan," ungkapnya.
Mepetnya waktu harus dimulainya pendidikan di ponpes pada bulan Syawal ini, menjadikan persiapan New Normal menjadi sangat penting. "Sebab banyak hal harus dipersiapkan, seperti dukungan peralatan sarana prasarana untuk memastikan lingkungan ponpes bebas dari Covid-19 dalam waktu yang singkat," tandasnya.
Bahkan secara tegas Bawi mengatakan, jangan sampai ponpes menjadi klaster baru penularan Covid-19. Dalam kondisi seperti ini, perhatian pemerintah sangat penting mengingat kontribusi ponpes sangat besar dalam membangun mental dan akhlak masyarakat.
"Sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian khusus bagi ponpes, agar Covid-19 tidak masuk ke lingkungan ponpes," tegasnya.
Adapun perhatian khusus yang dibutuhkan ponpes dari pemkab, lebih lanjut dijelaskan Bawi yaitu adanya kebijakan serta alokasi anggaran secukupnya kepada ponpes. Karena dari pantauan di lapangan, fasilitas kesehatan untuk pencegahan Covid-19 di ponpes masih minim, banyak yang tidak memiliki fasilitas perlindungan diri seperti masker, thermo gun, handsanitizer dan disinfektan. Kalau pun ada jumlahnya sangat minim, karena dibiayai dari kas ponpes.
"Kondisi ini sangat memperihatinkan, oleh karena FPKB mendesak pemkab segera mengambil tindakan dan kebijakan. Jika tidak diantisipasi, bahaya mengancam keselamatan jiwa baik santri maupun ustadz-ustadzah ponpes," pungkasnya. (ais)
.jpg)
