Babak Belurnya Dompet Negara (Koran Jumat, 14/3/2025)

APBN Tekor Rp31,2 Triliun: Penerimaan Pajak Anjlok, Pengeluaran Bengkak hingga Utang Melonjak

APAKAH kondisi dompet negara baik-baik saja? Setelah sekitar satu bulan terlambat, akhirnya pemerintah mengumumkan kondisi keuangit Indonesia. Mirisnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2025 babak belur. Tercatat defisit Rp31,2 triliun atau 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit per Februari ini adalah yang pertama dalam empat tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini karena pengeluaran besar di awal tahun yaitu pembiayaan anggaran tercapai Rp220,1 triliun per Februari. Padahal di sisi pendapatan negara hancur lebur. Penerimaan pajak bahkan jeblok hingga 30%. Tercatat pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun. Khusus pajak, realisasinya sebesar Rp187,8 triliun. Angka ini terkontraksi atau turun hingga 21,48%. Kontraksi tersebut jauh lebih besar dibandingkan tahun lau yang hanya 4,52%. Penurunan terbesar ada di penerimaan pajak sebesar 30%. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya terkontraksi 3,93%. Ekonom mengingatkan, krisis pada penerimaan pajak menimbulkan risiko penambahan utang yang tak terkendali. Indonesia tercatat telah melakukan penarikan utang baru pada Januari 2025 senilai Rp153,36 triliun. Jumlah tersebut terpantau naik 42,58% secara year on year (YoY). Sementara, dalam dua bulan pada tahun ini, nominal penarikan utang yang telah dilakukan pemerintah sebesar Rp 220,1 triliun atau setara 35,7% dari target yang ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp 616,2 triliun. Bila kondisi berlanjut, utang bisa terus melaju. Melihat tren saat ini, dalam hitungan kasar di akhir 2025 diperkirakan utang pemerintah bisa tembus Rp10.000 triliun. Buntutnya, beban bunga utangnya pasti naik tajam tahun depan, membuat overhang utang, memicu crowding out effect di sektor keuangan dan efisiensi belanja lebih brutal lagi tahun depan. Di sisi lain, meski banyak ekonom yang menilai penyebab penurunan pendapatan pajak tersebut karena polemik Coretax, namun Kementerian Keuangan tidak mengakui itu. Di tengah kegaduhan kondisi keuangan negara, isu yang santer beredar malah rencana sang menteri yang mau mengundurkan diri. Saat dikonfirmasi, Sri Mulyani memilih diam dan melempar senyum. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/14032025.pdf