Sekitar 5,5 Juta Penduduk Miskin Tinggal di Perdesaan, Gus Muhaimin : Membebaskan Kemiskinan Jadi Tantangan Serius
BANDUNG (Lentera) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 mencatat bahwa sekitar 5,5 juta penduduk miskin masih tinggal di wilayah perdesaan, yang menjadikan desa sebagai episentrum penting dalam intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan.
Karenanya, menurut Gus Muhaimin membebaskan Indonesia dari kemiskinan ekstrim merupakan tantangan serius.
Guna mewujudkan Indonesia bebas dari kemiskinan ekstrim pada tahun 2026, serta menurunkan tingkat kemiskinan nasional hingga 5 persen pada tahun 2029, Gus Muhaimin terus bergerak mewujudkan program nasional 'Membangun dari Desa dan dari Bawah'.
"Untuk itu, 200 triliun dana bantuan milik pemerintah akan kita konsolidasikan pada level produktif. Dengan visi, seluruh jenis bansos sampai pada level produktif memberdayakan. Itulah bedanya cara kerja bantuan pemerintah, membutuhkan sinergi, kolaborasi semua pihak," katanya saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lapangan Mini Soccer Wangisagara, Majalaya, Bandung, Sabtu (21/6/2025).
Gus Muhaimin mengatakan kunjungan ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah untuk mencapai target besar dalam agenda pembangunan sosial.
Turut hadir dalam acara peresmian dengan tema “Penguatan Kolaborasi untuk Pemberdayaan dan Pengurangan Kantong Kemiskinan", kepala desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos), Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Niagara, serta lembaga filantropi Rumah Zakat.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Muhaimin menekankan pentingnya keterpaduan strategi dan peran aktif semua elemen pemerintahan dalam menanggulangi kemiskinan secara sistemik.
“Strategi utama penanggulangan kemiskinan terdiri dari tiga pilar: pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat; kedua, mendorong peningkatan penghasilan masyarakat; dan ketiga, menekan keberadaan kantong-kantong kemiskinan," tuturnya.
Dalam hal ini, ungkap dia, peran aktif pemerintah daerah, terutama para camat, lurah, dan kepala desa sangat penting, khususnya dalam menjaga akurasi dan pembaruan data DT-SKSEN yang dilakukan setiap triwulan.
Ia juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bandung memperluas program padat karya serta penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan seperti BUMDes, operasionalisasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dan pengembangan koperasi desa.
"SPPG juga menjadi contoh konkret bagaimana desa dapat menjadi pusat solusi lokal dalam ketahanan gizi dan pengurangan kemiskinan," tutur Gus Muhaimin.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pusat dan daerah dalam menjawab tantangan kemiskinan multidimensi. Inisiatif kolaboratif seperti di Desa Wangisagara ini diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain sebagai bagian dari strategi nasional pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
Di tempat sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Prof. Abdul Haris mendorong sinergi berbagai pihak dalam mengentaskan kemiskinan.
“Kami mendorong sinergi dari berbagai pihak dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, BUMDes Niagara Desa Wangisagara salah satu contoh kesuksesan dalam mengelola potensi yang ada di desa, kesuksesan ini dapat menjadi inspirasi desa lain untuk dapat direplikasikan dalam membangun ekosistem ekonomi pedesaan," tutupnya. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
