Anggota Komisi E DPRD Jatim: Skema Sister Hospital Mampu Wujudkan Pemerataan Layanan Kesehatan Daerah
SURABAYA (Lentera) - Komisi E DPRD Jawa Timur menilai penerapan skema sister hospital antara RSUD dr. Soetomo dengan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan langkah strategis, dalam memperkuat pemerataan layanan kesehatan di daerah.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan fasilitas, sumber daya manusia, dan manajemen antar rumah sakit di bawah Pemprov Jatim.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas menyebut bahwa gagasan sister hospital muncul dalam rapat Komisi E bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra di sektor kesehatan. Salah satu isu yang dibahas, ialah tantangan operasional rumah sakit milik Pemprov yang masih berada di bawah Dinas Kesehatan, terutama rumah sakit kelas C dan D.
“Rumah sakit seperti RSUD dr. Soetomo ini kan sudah berstatus BLUD dan memiliki kapasitas besar, baik dari sisi sumber daya manusia, alat, maupun teknologi. Sementara rumah sakit lain milik Pemprov, kebanyakan masih kelas C atau bahkan D, dan secara operasional mereka kesulitan menutup biaya layanan dari pendapatan jasa yang diterima,” ungkap Puguh, Selasa (4/11/2025).
Menurut legislator asal Dapil Malang Raya itu, skema sister hospital diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat jejaring layanan kesehatan di Jawa Timur. Dalam mekanisme ini, rumah sakit besar seperti RSUD dr. Soetomo dan RSUD Saiful Anwar Malang akan menjadi pendamping bagi rumah sakit yang masih terbatas dalam aspek operasional maupun finansial.
“Harapannya, sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit BLUD bisa saling memberikan support kepada rumah sakit di bawahnya. Jadi bukan hanya soal bantuan alat atau teknologi, tapi juga transfer pengetahuan, peningkatan manajemen, dan efisiensi biaya,” terangnya.
Puguh menegaskan, dengan pola pendampingan tersebut, peningkatan kualitas layanan akan lebih mudah dicapai. Kolaborasi antar rumah sakit diyakini dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang setara di berbagai wilayah Jawa Timur.
“Kalau alat dan teknologi semakin lengkap, SDM semakin kuat, dan pelayanan semakin prima, tentu masyarakat akan merasakan manfaatnya secara langsung. Ini yang menjadi arah utama kebijakan Sister Hospital—mendorong pelayanan yang paripurna dan merata di seluruh Jawa Timur,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi PKS itu memastikan akan terus melakukan pemantauan terhadap implementasi program sister hospital tersebut. Tujuannya agar kolaborasi ini tidak berhenti pada tataran administrasi, tetapi benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat.
Program Sister Hospital yang melibatkan RSUD dr. Soetomo sebagai rumah sakit pendamping dinilai relevan dengan kebutuhan daerah dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan berkelanjutan. Sebagai rumah sakit dengan status BLUD dan kapasitas layanan terbesar di Jawa Timur, RSUD dr. Soetomo memiliki keunggulan manajerial, teknologi medis, serta sumber daya manusia yang kompeten untuk menjadi pusat pembinaan.
Selain memberikan pendampingan teknis, RSUD dr. Soetomo juga berperan dalam pengembangan manajemen dan pendidikan berkelanjutan bagi rumah sakit yang lebih kecil. Pendekatan ini memungkinkan rumah sakit kelas C dan D untuk memperbaiki sistem layanannya tanpa bergantung sepenuhnya pada alokasi anggaran daerah.
Kapasitas RSUD dr. Soetomo dalam menjalankan fungsi mentor tersebut semakin kuat dengan adanya kolaborasi lintas institusi, termasuk bersama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat. Rumah sakit ini juga sedang dalam proses menjadi Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) untuk program spesialis bedah saraf, menegaskan perannya sebagai pusat rujukan dan pembinaan tenaga medis di Jawa Timur. (ADV)
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
