KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026). Komisi anti-rasuah mendalami kemungkinan kickback atau pemberian uang kepada oknum Bea Cukai terkait pengurusan pita cukai, meski konstruksi perkara dan pihak yang bertanggung jawab belum diumumkan. Penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober 2026 dan mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidikan masih berada pada tahap awal. Hingga berita ini dibuat, KPK belum menetapkan tersangka dalam penyidikan baru tersebut. Penggeledahan berlangsung di tengah pengembangan perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bermula dari operasi tangkap tangan pada Februari 2026. Dalam rangkaian perkara sebelumnya, KPK telah memproses delapan tersangka dari unsur pejabat Bea Cukai dan pihak swasta, termasuk pihak Blueray Cargo. Namun, KPK menegaskan penyidikan yang kini menyasar kantor Djarum berada di luar dua pengembangan perkara yang diumumkan pada 21 Juli 2026. Pihak Grup Djarum sendiri menyatakan akan menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/29102026.pdf
.jpg)