MALANG (Lentera) - Munculnya kasus dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, menjadi perhatian Perusahaan umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Cabang Malang.
Menyikapi hal tersebut, Bulog Malang turut memperketat, pengawasan terhadap mekanisme distribusi beras SPHP guna mencegah potensi penyimpangan serupa di wilayah kerjanya.
"Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran," ujar Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Malang, M. Nurjuliansyah, Jumat (30/10/2026).
Pria yang akrab disapa Anung ini menegaskan, penguatan pengawasan menjadi langkah penting untuk menjaga integritas pelaksanaan program SPHP. Terlebih, beras SPHP merupakan bagian dari penugasan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, seluruh mitra penyalur harus menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap mekanisme distribusi, harga jual, hingga larangan penyalahgunaan komoditas yang disalurkan melalui program pemerintah.
"Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah," tegas Anung.
Sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan secara nasional, menurutnya, Bulog juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas ini bertugas memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Penguatan pengawasan tersebut, juga menyasar jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat. Melalui pengawasan dan evaluasi secara berjenjang, Bulog berupaya meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.
Anung menambahkan, seluruh jajaran Bulog di wilayah kerjanya terus didorong untuk memastikan pelaksanaan program SPHP berjalan tertib dan tepat sasaran. Dengan demikian, beras yang disalurkan melalui program tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai peruntukannya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)