JEMBER (Lenteratoday)- Intansi Inspektorat Pemprov Jatim akhirnya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Bupati Faida atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Pemeriksaan diagendakan Jumat (8/1/2021), namun Bupati Faida ngeles tidak bisa hadir dengan alasan yang terkesan dibuat-buat.
Dalam surat Inspektorat Pemprov Jatim menyebutkan, alasan pemeriksaan yakni sehubungan dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor 800/336/35.09.414/2020 tanggal 30 Desember
2020 perihal Laporan Adanya Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu pemeriksaan terhadap Bupati Faida juga terkait dengan Mosi Tidak Percaya dari Aparatur
Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jember tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Terbuka dari masyarakat Jember tanggal 1 Januari 2021 perihal Permohonan Sanksi terhadap Pelanggaran Undang-Undang oleh Bupati Faida.
"Dimohon dengan hormat agar Saudara (dr. FAIDA,
MMR) Pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang serta permintaan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tim Gabungan Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tempat
Ruang Rapat Brawijaya Kantor Gubernur Jawa Timur Jl Pahlawan 110 Surabaya," tulis surat tersebut yang ditandangani Kepala Inspektorat Pemprov Jatim Helmi Perdana.
Sementara Bupati Faida membalas surat dengan menyampaikan berbagai alasan agar nampak berhalangan menghadiri pemeriksaan tersebut.
Ada empat alasan yang disampaikan Bupati Faida yakni, pertama karena kesibukan kegiatan, kedua butuh persiapan, ketiga masih pengumpulan data dan waktu, keempat alasan minta pemeriksaan melalui video conference.
"Pemeriksaan dalam situasi pandemi bisa dilakukan melalui media elektronik (videoconfrence) atau pun pemeriksaan dengan pertanyaan tertulis yang dikirim melalui email resmi kepada Bupati Jember," demikian alasan yang disampaikan Bupati Faida dalam surat tertulisnya. (mok)
.jpg)
