SURABAYA (Lenteratoday) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Komjen Pol. (Purn) Drs. Firli Bahuri, menekankan bahwa setiap rupiah yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus untuk kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (15/9/2022).
Rapat tersebut dihadiri seluruh bupati/walikota dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Jatim. Selain itu juga dihadiri Irjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Thohir dan Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPK. R Suhartono.
“Hari ini tadi, kami melakukan kegiatan bersama pemerintah provinsi kabupaten kota sejajaran Jawa Timur hadir. Tadi, saya menyampaikan apresiasi Gubernur, Ketua DPRD, Bupati/Walikota maupun ketua DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur,” katanya.
Pada kesempatan itu, Firli mengingatkan titik-titik rawan fraud atau tindak pidana korupsi yang harus dihindari. Titik-titik tersebut mulai dari tahap perencanaan, pengesahan, implementasi maupun juga tentang pengawasan.
“Karena ini penting APBD itu tidak boleh ada program yang tidak menyasar untuk kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah yang ada dalam APBD harus dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga untuk melindungi segenap makhluk sosial dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.
Dia menekankan kepada gubernur, bupati dan walikota termasuk DPRD supaya melihat kembali APBD yang sudah dibuat. Apakah di dalam Apbd tersebut ada program-program yang menyasar terwujudnya tujuan negara atau tidak. Kalau tidak maka itu harus dicoret, karena tidak boleh ada satu rupiahpun anggaran dalam APBD di luar dari tujuan pembangunan nasional.
Dia juga mengungkapkan, titik-titik terawan terjadi korupsi juga bisa terjadi mulai dari pembuatan pemberian izin pengadaan barang jasa, reformasi berokrasi khususnya pembinaan sumber daya manusia.
Firli juga juga menyampaikan data terkait dengan korupsi harus diselesaikan dan dituntaskan oleh seluruh elemen masyarakat. Karena itu, dia menyampaikan terima kasih kepada gubernur yang menghadirkan seluruh kamar-kamar kekuasaan baik itu legislatif maupun eksekutif.
“Mudah-mudahan Jawa Timur bisa mewujudkan tujuan negara dan juga mencapai tadi yang kita kenal dengan Jatim bangkit serta cettar, cepat efektif efisien transparan akuntabel dan responsive, itu yang dikumandangkan oleh Gubernur. Dan saya sampaikan bahwa tujuan negara itu bisa diwujudkan karena ada peran setiap anak-anak bangsa, setiap kamar-kamar legislatif DPRD maupun eksekutif, Bupati, dan kepala daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menandaskan bahwa mengkoordinasikan eksekutif dan legislatif di seluruh kabupaten kota dan provinsi menurut menjadi bagian konsolidasi yang penting. Baik itu konsolidasi program, konsolidasi anggaran, dan konsolidasi komitmen bersama.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi atau yang disebut dengan Jatim PAK Periode 2022-2024. Para Penyuluh Anti Korupsi tersebut dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim No. 188/638/KPTS/013/2022 tentang Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Jatim Periode 2022-2024.
Secara khusus, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa forum Jatim PAK tersebut sengaja dibentuk sebagai langkah mencegah tindak pidana korupsi melalui sisi edukasi dan pencegahan.
"Forum Jatim PAK ini beranggotakan dari seluruh kabupaten kota ada perwakilannya. Di dalam penyuluh ini semua dilibatkan, ada kampus, pegiat anti korupsi dan ada inspektorat dari berbagai daerah,” tegas Gubernur Khofifah.
“Jadi kalau ada penyuluh agama, penyuluh pertanian bahkan ada penyuluh KB . Ini ada penyuluh PAK. Gerakan mereka akan banyak mengambil peran dari sisi edukasi dan sisi pencegahan korupsi,” lanjutnya.
Dengan adanya forum Jatim PAK ini, maka Gubernur Khofifah berharap edukasi tentang anti korupsi bisa dilakukan secara menyeluruh dan lintas elemen. Dan Jawa Timur bisa terhindar dari tindakan korupsi, kolusi maupun nepotisme di semua lini dan sektor.
Lebih lanjut, terkait Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jatim, Gubernur Khofifah menyebutkan bahwa kegiatan ini adalah forum penguatan hulu - hilir pencegahan tindak pidana korupsi di Jatim. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
