SURABAYA (Lenteratoday) - Baru-baru ini Presiden Joko Widodo memberikan izin tambang terhadap ormas agama. Keputusan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia ini pun menimbulkan kontroversi dari banyak pihak.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Fahrul Muzaqqi S IP M IP, menilai keputusan yang diambil oleh Presiden RI itu dapat memiliki konsekuensi politik. Alih-alih menjadi kesempatan bagi para ormas, menurutnya, keputusan itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masa depan.
Walaupun mempertaruhkan independensi, Fahrul menilai ormas-ormas agama yang menyambut keputusan tersebut memiliki pertimbangan moral tertentu. Untuk itu, ia berharap para elit ormas mampu menjaga marwahnya agar tidak menjadi ‘sandera politik’.
"Ketika ada ormas yang menyambut baik keputusan ini, secara tidak langsung ormas tersebut akan menjadi partner politik. Disinilah peran ormas diuji agar tetap objektif dan tidak hanya menjadi 'stempel' pemerintah. Ini justru menjadi tantangan bagi para ormas dalam konsesi tambang," ujar Fahrul, Kamis (20/6/2024).
Fahrul menjelaskan ada tiga tantangan utama untuk ormas agama yang ikut andil dalam pengelolaan lahan tambang ini.
Pertama, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, memberikan pertimbangan yang objektif dan kritis. Ketiga, menjaga identitasnya sebagai civil society yang berorientasi pada kemaslahatan umat yang lebih utama, alih-alih pertimbangan bisnis.
Walaupun menghadapi tantangan yang pelik, Fahrul menilai, konsesi itu dapat menjadi langkah akselerasi positif bagi ormas.
“Ormas yang semula hanya outsider dalam memanfaatkan natural resource, kini terlibat aktif untuk mengelolanya. Sehingga, ormas dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menyoroti kekhawatiran ormas akan terjerumus pada kepentingan elitnya sendiri. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah terus mengevaluasi keputusan ini.
“Ormas yang mendapatkan izin tambang harus bisa menjaga semangat kolektivitasnya, agar menjadi berkah. Jika tidak, maka ormas akan terjerat hanya pada kepentingan para kelompok elit. Alih-alih menjadi berkah, jangan sampai keputusan ini malah menimbulkan masalah baru di kemudian hari," tukasnya. (*)
Reporter: Amanah | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
