JAKARTA (Lentera) - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyoroti keras target pemerintah yang menyatakan akan menghentikan impor garam pada akhir 2027. Menurutnya, kebijakan ini terlalu lambat atau kelamaan dan tidak berpihak pada petani garam lokal yang selama ini terpinggirkan.
“Kenapa harus menunggu sampai 2027? Kelamaan itu. Petani garam kita sudah cukup lama menjadi korban kebijakan impor yang tidak adil. Mereka mampu memproduksi garam berkualitas jika difasilitasi dengan baik. Kita butuh keberpihakan sekarang, bukan dua tahun lagi,” tegas Anggia dalam pernyataannya, Selasa (3/6/2025).
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berujar, masalah utama bukan pada kemampuan produksi, tetapi pada tata niaga, infrastruktur penyimpanan, dan minimnya intervensi harga yang adil dari negara.
Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi produksi garam yang tinggi, terutama di wilayah pantai utara Jawa, Nusa Tenggara, dan sebagian wilayah timur.
“Saya melihat ini bukan soal kapasitas, tapi soal keberanian politik. Pemerintah harus berani keluar dari ketergantungan terhadap impor dan memprioritaskan kedaulatan pangan, termasuk garam, mulai tahun ini,” lanjutnya.
Anggia menambahkan bahwa kebijakan peralihan selama dua tahun ke depan akan makin memperlemah posisi tawar petani garam nasional dan memperkuat dominasi importir besar. “Setiap musim panen garam, harga jatuh karena pasar dibanjiri garam impor. Ini bentuk ketidakadilan struktural,” pungkasnya.
Ia mendesak pemerintah agar segera menyusun roadmap penghentian impor garam dengan target yang lebih cepat, transparan, dan melibatkan petani dalam proses penyusunannya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berjanji kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh impor garam pada akhir 2027 bisa dihentikan.
"Saya sudah janji kepada Bapak Presiden, akhir 2027 seluruh impor garam dihentikan," ujar Trenggono di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa.
Dirinya optimistis bahwa target penghentian impor garam pada akhir tahun 2027 dapat terwujud. "Jadi janji kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Bapak Presiden, akhir 2027 harus stop impor garam," katanya. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)