MADIUN (Lentera)– DPRD Kabupaten Madiun bersama Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyepakati penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Madiun dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (4/9/2025).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Mujono, dan dihadiri jajaran pimpinan dan anggota dewan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat, hingga pimpinan BUMD.
Usai rapat, Mujono menegaskan dokumen KUA-PPAS 2026 menjadi pedoman utama penyusunan APBD 2026. Hanya saja, rincian teknis akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan APBD.
“Dokumen KUA-PPAS ini menjadi buku induk untuk menyusun APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2026. Detailnya tetap dibahas pada tahapan berikutnya,” jelasnya.
Mujono menambahkan, program prioritas dalam KUA-PPAS 2026 sudah disesuaikan dengan visi-misi kepala daerah serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi. Karena itu, DPRD berkomitmen mendukung penuh implementasi program yang akan dijalankan.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD, pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,05 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp2,12 triliun sehingga terjadi defisit Rp79 miliar. Namun, defisit tersebut dapat ditutup dengan surplus pembiayaan netto dengan nilai yang sama sehingga APBD tetap seimbang.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyambut baik penandatanganan KUA-PPAS 2026. Menurutnya, hal itu menunjukkan komitmen serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun anggaran yang responsif, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
“KUA-PPAS 2026 sudah selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Ada 19 prioritas pembangunan daerah Kabupaten Madiun, di antaranya pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan penurunan angka kemiskinan. Karena ini mandat dari pusat, wajib kita laksanakan demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Hari Wuryanto.
Ia menambahkan, 19 prioritas tersebut diarahkan untuk mendukung visi Kabupaten Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera (Bersahaja). Program-program tersebut juga telah diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta kebijakan pemerintah provinsi.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo (ADV)/Editor:Widyawati
.jpg)
