SURABAYA (Lentera) –Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur meminta dukungan serius pemerintah terhadap pembangunan pondok pesantren melalui dukungan anggaran dari APBN.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Ahmad Athoillah, yang menilai pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga moral dan membangun karakter bangsa.
“Pesantren memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa ini. Bahkan, perjuangan kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari kiprah para kiai dan santri. Resolusi Jihad pun lahir dari lingkungan pesantren,” ungkap Ahmad Athoillah yang akrab disapa Gus Atho’, Selasa (14/10/2025).
Menurut Gus Atho’, perhatian pemerintah terhadap pesantren tidak hanya perlu difokuskan pada aspek pendidikan dan keagamaan, tetapi juga menyangkut penguatan sarana dan prasarana. Ia mencontohkan insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran di Sidoarjo sebagai contoh nyata pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur pesantren.
“Pemerintah jangan ragu menggunakan APBN untuk memperkuat pesantren. Ini bukan semata soal bantuan fisik, tetapi bentuk penghargaan terhadap jasa pesantren yang telah berkontribusi nyata bagi keutuhan dan kemajuan bangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan, memperkuat infrastruktur pesantren juga berarti memperkuat sistem pendidikan berbasis Islam yang menjadi benteng moral bangsa.
“Pesantren adalah fondasi karakter bangsa. Kalau pemerintah serius memperhatikan pesantren, berarti pemerintah sedang memperkuat akar moral dan budaya Indonesia,” ujarnya.
Gus Atho’ mencontohkan sejumlah inisiatif PKB dalam memperjuangkan aspirasi pesantren, mulai dari pembentukan Undang-Undang Pesantren hingga kebijakan pemberian gaji bagi guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Madrasah Diniyah, serta guru pesantren.
“PKB juga memperjuangkan beasiswa untuk para santri, serta menginisiasi peringatan Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap peran besar pesantren dan santri bagi bangsa,” lanjutnya.
Tidak hanya di tingkat nasional, PKB di daerah juga aktif mengawal lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pondok Pesantren, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai turunan dari UU Pesantren.
Ia menilai, dalam satu dekade terakhir perhatian pemerintah terhadap pesantren memang menunjukkan kemajuan, namun masih perlu diperkuat agar pesantren semakin kokoh dan berdaya saing.
“Perhatian pemerintah terhadap pesantren sudah mulai tampak dalam sepuluh tahun terakhir. Tapi ini harus lebih ditingkatkan lagi, karena pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat pembentukan karakter dan penggerak ekonomi umat,” pungkasnya
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
