LONDON (Lentera) - Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menerapkan tarif terkait Greenland dapat merusak hubungan transatlantik. Peringatan itu disampaikan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dan Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, Sabtu (17/1/2026).
Dalam pernyataan terpisah melalui media sosial X, mereka menegaskan bahwa integritas wilayah dan kedaulatan merupakan prinsip fundamental hukum internasional yang penting bagi Eropa dan komunitas internasional secara keseluruhan.
Kedua pemimpin Uni Eropa itu menyatakan latihan militer Denmark yang telah dikoordinasikan sebelumnya dan dilakukan bersama sekutu bertujuan memperkuat keamanan di kawasan Arktik serta tidak menimbulkan ancaman bagi pihak mana pun.
“Uni Eropa berdiri dalam solidaritas penuh dengan Denmark dan rakyat Greenland,” kata von der Leyen dan Costa.
Mereka berdua menekankan pentingnya dialog serta menyatakan komitmen untuk melanjutkan proses yang telah dimulai sejak pekan lalu antara Denmark dan AS.
Mereka menambahkan, penerapan tarif berisiko merusak hubungan transatlantik dan berisiko menyebabkan eskalasi yang semakin tidak terkendali dan berbahaya. Eropa, kata mereka, akan tetap bersatu, terkoordinasi, dan berkomitmen menjaga kedaulatannya.
Melansir antara, Pada Sabtu (17/1/2026), Trump menyatakan Washington akan memberlakukan tarif baru atas barang-barang dari delapan negara Eropa mulai 1 Februari, dengan tarif yang akan meningkat tajam pada Juni. Ia mengaitkan langkah tersebut dengan alasan keamanan nasional yang berkaitan dengan Greenland.
Greenland, wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, menarik perhatian AS karena lokasinya yang strategis serta kekayaan sumber daya mineral, di tengah kekhawatiran terhadap meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan tersebut.
Trump berulang kali menyatakan AS harus mengakuisisi Greenland demi kepentingan keamanan nasional dan untuk mencegah Rusia atau China menguasai wilayah itu.
Denmark dan Greenland telah menolak setiap proposal penjualan wilayah tersebut dan menegaskan kembali kedaulatan Denmark atas pulau itu. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
