SURABAYA (Lentera) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menilai kemacetan lalu lintas di Kota Pahlawan masih terkendali dibandingkan kota metropolitan lain. Namun, ia mengingatkan adanya sejumlah titik krusial yang kerap mengalami kepadatan berulang dan membutuhkan penanganan serius serta terkoordinasi.
Menurut Bahtiyar, kemacetan di Surabaya tidak terjadi secara merata, melainkan terkonsentrasi di ruas-ruas tertentu seperti Jalan Ahmad Yani, kawasan Margomulyo–Kalianak, serta wilayah yang tengah berlangsung proyek pembangunan jalan.
“Kalau dibandingkan Jakarta, Surabaya memang masih lebih baik. Tapi kita punya simpul-simpul kemacetan yang terus berulang, terutama di Ahmad Yani, Margomulyo–Kalianak, dan lokasi proyek,” kata Bahtiyar, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, kepadatan lalu lintas kerap meningkat signifikan pada jam sibuk pagi dan sore hari, khususnya saat arus kendaraan Surabaya–Sidoarjo saling beririsan. Kondisi tersebut semakin diperparah ketika terdapat pekerjaan proyek infrastruktur, salah satunya di kawasan Taman Pelangi.
“Setiap ada proyek, Pemkot harus sejak awal menyiapkan skema rekayasa lalu lintas dan jalur alternatif. Jangan sampai proyek sudah berjalan, tetapi pengaturan lalu lintasnya tertinggal dan justru menimbulkan kemacetan baru,” tuturnya.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan lalu lintas, tidak hanya melibatkan Dinas Perhubungan, tetapi juga kepolisian agar pengaturan di lapangan berjalan efektif.
“Pengendara biasanya lebih patuh jika ada petugas resmi dan kepolisian. Ini soal kedisiplinan sekaligus keselamatan bersama,” imbuhnya.
Selain proyek pembangunan, Bahtiyar juga menyoroti lonjakan kemacetan yang kerap terjadi saat long weekend dan libur panjang. Kawasan Tol Tandes, Margomulyo, hingga jalur menuju Gresik disebut sering mengalami kepadatan ekstrem akibat tingginya mobilitas kendaraan berat dari kawasan pergudangan dan industri.
“Beberapa kali terjadi penumpukan hingga berjam-jam. Bahkan ada warga yang membutuhkan waktu empat sampai lima jam hanya untuk keluar tol. Ini jelas sangat merugikan masyarakat,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar lebih aktif menggandeng pelaku usaha dan perusahaan di kawasan industri, khususnya di Margomulyo, agar turut berperan dalam pengaturan lalu lintas, terutama pada jam sibuk dan masa libur panjang.
“Pihak perusahaan paling memahami jam keluar-masuk truk. Jika bisa diatur bersama, misalnya dengan penyesuaian jam operasional atau pengawalan lalu lintas, dampaknya akan signifikan untuk mengurangi kemacetan,” jelas Bahtiyar.
Di samping itu, DPRD Surabaya akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada kelancaran mobilitas warga. Penanganan kemacetan, menurutnya, tidak bisa dilakukan secara reaktif, melainkan harus direncanakan secara matang dan kolaboratif.
“Tujuan akhirnya satu, warga tidak dirugikan. Mereka bisa berangkat dan pulang kerja tepat waktu, aktivitas ekonomi berjalan lancar, dan Surabaya tetap nyaman sebagai kota layak huni,” pungkasnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
