BOGOR (Lentera) - Jajaran Kabinet Merah Putih berdatangan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih yang sudah terlihat, melansir antara, yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Selain itu juga terlihat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.
Kemudian juga ada Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Kehadiran Forkopimda, termasuk unsur TNI dan Polri, menegaskan komitmen pengawalan dan pengawasan pelaksanaan program prioritas Presiden agar berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan di daerah.
Rakornas bertema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut menjadi forum strategis penyelarasan kebijakan pusat dan daerah dalam mengakselerasi pelaksanaan program prioritas nasional.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (2/2/2026) di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Dia juga menandaskan bahwa kehadiran lintas kementerian dan lembaga menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam mengawal implementasi program prioritas Presiden hingga ke daerah.
Rakornas 2026 merupakan bagian dari agenda koordinasi nasional yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Forum ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045," kata Beni.
Sebagai tahap awal implementasi RPJPN, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang memuat Astacita, 17 program prioritas Presiden, serta Program Hasil Terbaik Cepat atau quick wins.
Rakornas ini juga menjadi momentum tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sekaligus penguatan sinergisitas pusat dan daerah dalam mendorong capaian pembangunan nasional.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas unsur kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pimpinan DPRD, serta Forkopimda dari seluruh Indonesia. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
