SURABAYA (Lentera) – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menekankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengedepankan kapasitas dan profesionalisme dalam pengisian jabatan di Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ia mengingatkan, jabatan strategis tersebut harus diisi pejabat yang mampu meningkatkan kinerja organisasi, bukan berdasarkan kedekatan politik.
Musyafak mengatakan, biro baru tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu membawa perbaikan dalam pengelolaan BUMD maupun BLUD. Karena itu, proses penempatan pejabat perlu mempertimbangkan kemampuan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
“Kalau bisa itu memang harus ditangani orang-orang yang punya kapasitas, profesional, dan tidak menjadi beban, malah menjadi progres baik untuk biro BUMD yang akan datang,” ungkap Musyafak, Rabu (28/10/2026).
Politisi PKB tersebut mengingatkan agar pengisian jabatan strategis tidak semata-mata mempertimbangkan hubungan politik dengan pihak yang memiliki kewenangan. Menurutnya, profesionalisme harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pejabat yang akan memimpin biro tersebut.
“Sehingga tidak sekadar hanya ‘ini adalah tim sukses saya atau tidak’. Kalau mengisi jabatan yang strategis seperti itu, tolong dikedepankan orang yang profesional,” sambungnya.
Musyafak menyebut penambahan personel untuk memperkuat kinerja biro merupakan kewenangan gubernur. Meski demikian, ia berharap kewenangan tersebut digunakan untuk memilih pejabat yang benar-benar memiliki kapasitas sesuai kebutuhan organisasi.
Terkait rencana perekrutan tenaga profesional dari luar Aparatur Sipil Negara (ASN), Musyafak memahami adanya keterbatasan regulasi. Ia menilai, ASN yang tersedia tetap memiliki peluang untuk mengisi jabatan tersebut selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
“Kita masih mengikuti itu. Jadi yang ada ini pasti, walaupun ASN, kan mesti ada yang bagus,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan di Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD sedang memasuki tahap asesmen. Rencana awal untuk mempertimbangkan tenaga profesional dari luar ASN akhirnya diarahkan melalui mekanisme internal.
Adhy menjelaskan, rencana perekrutan dari luar ASN terkendala ketentuan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena itu, penentuan pejabat akan dilakukan melalui seleksi dan asesmen terhadap ASN internal.
“Harapan kami sebenarnya dipimpin profesional dari luar. Tetapi ternyata aturannya belum memungkinkan untuk merekrut di luar ASN,” kata Adhy.
Pemprov Jatim menargetkan proses asesmen dan penunjukan pejabat definitif dapat segera diselesaikan. Gubernur Jawa Timur nantinya akan menentukan pejabat yang mengisi posisi tersebut.
“Kami upayakan pelantikan bisa segera dilakukan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)