SURABAYA (Lenteratoday) - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta pergerakan kesejahteraan keluarga bisa terus terpantau. Untuk itu, dia meminta pada Dinas Sosial (Dinas Sosial) Provinsi Jatim melakukan pemutakhiran data sehingga program bantuan masyarakat bisa tepat sasaran.
Dengan update pergerakan kesejahteraan keluarga ini, maka akan menjamin keberlangsung Program Keluarga Harapan (PKH). Dia menandaskan, apabila pendataan ini selalu diperbaharui, maka data pemerintah menjadi dinamik dan terukur. Dengan demikian bantuan sosial akan mencapai 6 T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Harga, Tepat Kualitas/Mutu, Tepat Administrasi).
“Pendataan terus berubah, keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, akan berpengaruh, kita harus lebih kosentrasi, koordinatif dan solutif terhadap penetapan pendataan ini,” kata Khofifah saat membuka Rapat Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertema “Akselerasi Pendataan Dalam Upaya Ketepatan Sasaran Penerima Program Kesejahteraan Sosial,” di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Selasa (30/3/2021) malam.
Gubernur menambahkan, untuk pemutakhiran data harus diawali dari hulu yaitu mulai dari RT, RW, Desa/Kelurahan hingga ke Hilir atau tingkat Pusat. Sehingga akan diperoleh akurasi data dari tingkat paling bawah karena sudah diupdate sekaligus dipadankan dengan data kependudukan.
Khofifah mencontohkan, ada keluarga masuk kategori penerima PKH dan tiba-tiba mereka dapat warisan, ada juga penerima PKH yang tiba-tiba anaknya diterima di pegawai negeri dan diterima di TNI-Polri.
"Pergerakan kesejahteraan di rumah penerima PKH itu harus diupdate sehingga mereka bisa ditinjau ulang apakah layak menerima bantuan atau tidak," katanya.
Demikian juga di tingkat pusat dari data yang telah dimutakhirkan di daerah kemudian disampaikan kepada Provinsi, agar data pemutkhiran ini yang dijadikan dasar dalam penetapan perolehan Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat.
Khofifah juga berpesan dalam pertemuan ini dibangun sinergi antara pendamping PKH dan pendamping desa untuk memperoleh data yang tepat. Dalam waktu dekat, Gubernur akan mengadakan rakor bersama dengan bupati,walikota se Jatim untuk membangun sinergitas ketepatan data dan program prioritas lainnya.
Sementaa itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jatim, Alwi menyampaikan, hingga 28 Maret 2021, pemadanan data di Jawa Timur masih 75 persen. Dengan demikian, masih ada sisa 25 persen yang belum disepadankan, sebab nantinya harus mencapai 100 persen.
Untuk itulah, lanjut Alwi, diperlukan rapat sinkronisasi yang bertujuannya membangun kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap pentingnya pelaksanaan pendataan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam rapat itu, akan dibahas penyelenggaraan program bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan juga dalam dukungan program subsidi PBI-JK lebih tepat sasaran. Sekaligus mensosialisasikan aplikasi yang tengah dibangun oleh Dinsos Jatim yaitu “Sapa Bansos Jatim” dalam rangka pemadanan data dari Kemensos , provinsi dan kabupaten /kota.
Alwi berharap dalam rapat ini akan dihasilkan, data yang akurat sebagai rujukan dalam program pembangunan kesejahteraan sosial. Kemudian, terciptanya komitmen untuk menjamin kevaliditasan data penerima program pembangunan kesejahteraan sosial.
Selanjutnya, terpusatnya bantuan bagi masyarakat miskin dan agar dapat mempercepat penurunan kemiskinan, dan pemerataan pemberian bantuan sosial dan dapat diarasakan semua pihak yang memiliki kriteria. (ufi)
.jpg)
