25 April 2025

Get In Touch

Banggar DPR RI Tuding Ada 4 Pemain Minyak Goreng Yang Menantang Kebijakan Presiden

Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah.
Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah.

JAKARTA (Lenteratoday) - Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah mengatakan ada pihak 4 korporasi besar yang mempermainkan minyak goreng bahkan menantang kebijakan Presiden Jokowi. Ia mengungkapkan terkait ‘pemain’ kelangkaan minyak goreng di sejumlah  daerah ini terkesan mempermainkan kehidupan rakyat.

"Ini sudah menantang Presiden, tentu Presiden tidak akan ambil diam dan segera mengambil tindakan tegas," kata MH Said Abdullah saat memberi keterangan pers di media center DPR, Senin (7/3/2022).

Said tak membantah bahwa 4 korporasi besar pemain CPO ini sudah mengarah kepada perilaku dan tindakan kartel. Sehingga harus ada kebijakan tegas dan terukur. “Saya mendorong Presiden harus ambil tindakan tegas stop ekspor CPO ke luar negeri. Bahkan rakyat lama-lama akan memerangi korporasi besar ini,” ucapnya lantang.

Politisi PDIP ini menuturkan rakyat kesulitan mencari minyak goreng di pasaran. "Rakyat itu lagi susah mencari minyak goreng ke minimarket dan tidak menemukan komoditi minyak goreng. Yang jelas, berapapun harga minyak goreng misalnya Rp16.000 tetap dibeli. Tapi masalahnya, barang yang mau dibeli tidak ada,” ungkapnya. 

Orang dekat Puan Maharani ini menjelaskan, rakyat  terbebani dari sisi transportasi, sehingga rakyat menjadi tidak efisien. “Sekarang harganya bisa mencapai Rp17.000. Bahkan masyarakat di Jakarta, sudah dua hari kesulitan mencari minyak goreng.”

Anggota Komisi XI DPR meminta agar kebijakan penghentian ekspor CPO hanya berlaku sementara hingga menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 1443. “Stop sementara sampai kondisi dalam negeri menjadi pulih. Karena memang tidak mungkin terus menerus untuk dalam negeri, jadi kita sadar  pemain CPO ini harus memenuhi kebutuhan internasional. Namun kebutuhan internasional ini bisa ditunda dulu sementara ini,” terangnya. 

Said tak membantah bahwa 4 korporasi besar pemain CPO ini sudah mengarah kepada perilaku kartel. Sehingga harus ada tindakan tegas. “Karena kelangkaan minyak goreng ini menimbulkan inflasi. Namun sampai saat ini belum ada rencana melalukan APBN perubahan,” pungkasnya. 

Reporter : Ashar | Editor : Endang Pergiwati

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.