SURABAYA (Lenteratoday) – Untuk memenuhi target penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lengkap yaitu sebanyak 1,8 juta di Jatim, maka Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak pada Bupati dan Wali Kota untuk urunan. Pasalnya dari target tersebut ada penyesuaian anggaran sehingga tinggal 820 ribu.
“Pak menteri begini, kalau semula ditarget Jawa Timur ini PTSL lengkap 2024, khusus para Bupati/Wali Kota yang ada penyesuaian anggaran yang mestinya 1,8 juta target PTSL 2022 penyesuaiannya agak tajam tinggal 820 ribu. Jadi, yang satu juta, izin pak menteri, kami mohon dengan hormat para bupati/wali kota untuk bisa menyesuaikan masih ada ruang untuk penyiapan PAPBD,” kata Gubernur Khofifah saat rapat koordinasi (Rakor) di Hotel Vasa Surabaya, Jumat (1/7/2022).
Dalam rakor penguatan sinergitas pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder melalui forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Pola Trijuang menuju Jawa Timur lengkap mewujudkan kesejahteraan rakyat ini dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Kajati Jawa Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jatim, bupati/ walikota se-Jatim, Dandim se-Jatim, Kapolres se-Jatim, Kajari se-Jatim, dan Ketua Pengadilan Agama se- Jatim.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Khofifah mengharapkan supaya Menteri ATR/BPN untuk membantu memberikan penguatan pada bupati/wali kota untuk menyiapkan alokasi khusus di PAPBD. Sebab, dalam penyelesaian target PTSL ini membutuhkan urunan bersama supaya mampu terpebuhi 1,8 juta PTSL. “Kurangnya satu juga, agak banyak, tapi kalau kita ketemu insyaAllah kita bisa selesaikan,” lanjut Khofifah.
Gubernur yang juga mantan menteri sosial ini menambahkan bahwa rakor tersebut sangat penting untuk percepatan penyelesaian penyertifikatan tanah dan memberikan rasa aman dan tentram bagi pemilik lahan. "Sinergitas dengan langkah antisipatif dan mitigatif seperti yang kita lakukan hari ini menjadi bagian rasa aman tenang tentram bagi pemilik bidang lahan di Jawa Timur," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Jonahar, Ia berharap proses penyertifikatan tanah di Jatim dapat berjalan lebih cepat. "Karena sinergitas yang baik selalu dijaga seluruh stakeholder. Kami mengapresiasi giat yang diinisiasi Ibu Gubernur Jawa Timur ini,” ujanya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahyanto, mengatakan presiden selalu berharap reforma agraria merupakan bagian dari upaya untuk melakukan penataan aset dan penataan akses. "Penataan aset dan akses menjadi faktor pendukung terciptanya semangat kita yaitu reforma agraria," ujarnya.
Ia menyampaikan, dalam penataan aset, kementerian saat ini melakukan kegiatan melegalisasi tanah masyarakat melalui kegiatan PTSL selain itu juga melakukan penataan registribusi tanah guna memperkuat hak-hak masyarakat serta memperbaiki ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah.
"Saya sudah berkunjung ke beberapa wilayah termasuk kemarin ke Mamuju dan ke Makassar, yang saya tekankan di sana adalah pelayanan dan penyelesaian PTSL harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya termasuk bagi masyarakat yang ingin mengurus secara mandiri harus benar-benar dilayani dengan baik,"tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah yang telah selesai pengurusannya kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sejumlah bupati, wakil bupati, Walikota dan wakil walikota di Jawa Timur. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
