SEMARANG (Lenteratoday) - DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar audiensi dengan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Senin (8/8/2022) di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Audiensi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah. Audiensi diwarnai dengan suasana tegang akibat adanya perbedaan data yang disajikan oleh BBWS dengan kondisi nyata di lapangan.
Pada audiensi tersebut, warga Desa Wadas menyampaikan keluh kesahnya terkait dampak pembangunan Bendungan Bener dan pertambangan batuan andesit yang direncanakan akan dibangun di Desa Wadas.
"Kalau diobrak-abrik nasib Desa Wadas bagaimana. Saya mohon coba mendengar, mendekat di Desa Wadas itu bagaimana, kayak gimana sih Desa Wadas sebenarnya bagaimana, rumah - rumah di lereng bukit bagaimana. Warga mendukung pembangunan bendungan, tapi menolak pertambangan," kata Marsono, warga Desa Wadas (8/8/2022).
Menanggapi pernyataan Marsono, BBWS memberikan penjelasan mengenai peta perencanaan pembangunan pertambangan andesit di Desa Wadas. Pada data yang disajikan BBWS, dijelaskan bahwa di dalam lahan quarry seluas 114 ha, hanya terdapat 1 mata air, yakni mata air Jumbleng.
Berbeda dengan data yang disampaikan BBWS, Siswanto, warga Desa Wadas menyampaikan bahwa jumlah mata air di Lahan Quarry lebih dari 1.
"Kalau tentang mata air itu yang dijelaskan bohong ya, sebagaimana yang kita tahu tadi yang dijelaskan juga jadi sekitar situ isinya pemukiman semua. Banyak mata air yang ada disitu tapi tadi BBWS menyampaikan cuma 1 gitu lho," ujar Siswanto, warga Desa Wadas.
Sebelumnya, Siswanto bersama tim pendamping Desa Wadas (LBH Yogyakarta, LBH FH UII, dan WALHI Yogyakarta) telah melakukan survey jumlah mata air menggunakan metode kearifan lokal warga sekitar. Sayangnya, hasil survey tersebut tidak dibawa saat audiensi berlangsung.
"Jumlahnya 27-28, dan itu nyata boleh dicek ke Wadas. Mata airnya masih ngalir, masih dimanfaatkan oleh warga, termasuk saya juga," ujar Siswanto.
Merespon perbedaan data milik BBWS dengan pernyataan warga, Beni Karnadi, Anggota Komisi D DPRD Jateng, meminta warga Desa Wadas beserta pendamping untuk menyusun kajian ilmiah sercara tertulis sebagai data pembanding.
"Karena ada perbedaan tadi antara data yang diusung oleh pemerintah, dari BBWS maupun AMDAL dengan fakta yang menurut warga itu tidak sesuai. Ini hal-hal seperti inilah yang harus disinkronkan. Kami juga mau menyampaikan juga kepada pendampingnya untuk segera melengkapi data-data. Kami kalau tanpa data juga kesulitan," terang Beni.
DPRD beharap dengan adanya kajian imiah tertulis dari kedua belah pihak, antara BBWS dan Desa Wadas beserta pendamping, maka dapat dilakukan perbandingan untuk menemukan data yang akurat. Nantinya, data tersebut akan dijadikan landasan tindak lanjut proyek Bandungan Bener dan pertambangan batu andesit yang akan dibangun di Desa Wadas.
Adapun tuntutan warga Desa Wadas kepada pemerintah yakni segera memberikan jaminan hidup kepada warga terdampak pembangunan. Lebih baik lagi, apabila pemerintah menggunakan alternatif lain untuk tidak melanjutkan pembangunan pertambangan di Desa Wadas.
Reporter : Azifa Azzahra | Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
