PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Kenaikan harga BBM tentunya berdampak pada naiknya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mempengaruhi laju inflasi.
Demi menekan laju inflasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya berupaya melakukan intervensi, hal ini didukung sepenuhnya dan diapresiasi oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf.
"Kami mengapresiasi intervensi yang dilakukan Pemkot setempat dalam rangka menekan laju inflasi sebagai dampak dari pengalihan subsidi harga BBM," papar Wahid, Rabu (5/10/2022).
Sementara itu ia melanjutkan, kebijakan intervensi tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang ditujukan untuk menangani kenaikan inflasi. Adapun implementasi yang dilakukan Pemkot Palangka Raya adalah memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Yang mana pemanfaatan dana itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.07/2022, dengan demikian Pemkot Palangka Raya mengalokasikan 2 persen atau sekitar Rp. 4 miliar, yang direalisasikan dalam program yang terdiri atas program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.
"Tidak hanya itu, Pemkot Palangka Raya juga melakukan intervensi terhadap distribusi barang yang didatangkan dari luar daerah," ungkap Wahid.
Lebih lanjut ia menerangkan, seperti untuk beras, Pemkot setempat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, sedangkan untuk komoditas daging sapi bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Selebihnya Wahid menambahkan, ada beberapa bentuk intervensi yang dilakukan Pemkot Palangka Raya sebagai upaya menekan laju inflasi.
"Kita berharap intervensi yang dilakukan Pemkot setempat bisa menekan laju inflasi dan menolong masyarakat yang terdampak akibat naiknya harga bahan- bahan kebutuhan pokok," pungkasnya.
Reporter : Novita | Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
