Surabaya - DPRD Kota Surabaya ragu akan kemampuan anggaranterkait disetujuinya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di KotaPahlawan oleh pemerintah pusat. Dikhawatirkan, dana sebesar Rp 196 miliar tidakmampu menahan gejolak sosial ekonomi masyarakat.
"Kami masih ragu dengan kekuatan anggaran yang diusulkan Pemkot Surabaya sebesar Rp196 miliar. Kami menilai anggaran itu tidak akan mampu menahan ketahanan sosial ekonomi masyarakat saat diberlakukannya PSBB nanti," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra A.H. Thony, di Surabaya, Rabu (22/4/2020).
Dari anggaran tersebut, kata dia, sebesar Rp161 miliar untukpengadaan sembako bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang jumlahnyamencapai 702.127 orang dari 227.908 kepala keluarga.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, warga terdampak yangnon-MBR tentunya juga perlu menjadi perhatian Pemkot Surabaya pada saat PSBBini dijalankan. Artinya, warga yang non-MBR menjadi bagian warga terdampakCOVID-19 karena mereka tidak diperkenankan beraktivitas di luar rumah.
Untuk itu, Thony menanyakan kepastian bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsiterkait PSBB di Surabaya."Ini perlu kepastian sebelum PSBB di Surabayabenar-benar dijalankan. Jangan sampai, begitu PSBB diterapkan, Pemkotkebingungan mendapatkan anggaran tambahannya, karena masyarakat non-MBR jugabagian dari warga yang perlu bantuan sosial ekonomi," kata Thony
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PKSReni Astuti berharap penerapan PSBB yang kemungkinan bakal dilakukan di KotaSurabaya dapat berjalan efektif sehingga tidak berlangsung dalam waktu lama.
Tidak hanya itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan agarkebijakan PSBB dilakukan dengan langkah yang tepat agar penerapannya tidakmenimbulkan polemik di masyarakat, yakni dengan melakukan sosialisasi denganmaksimal, kesiapsiagaan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat.
"Jadi misalkan berjalan dua pekan ada hasilnya kurvapandemi menurun dan tidak diperpanjang. Ya kuncinya kesiapsiagaan pemerintahkota dan kedisiplinan masyarakat. Makanya sosialisasi kepada masyarakat menjadipenting termasuk pengaman kebutuhan dasar warga selama penerapan berlangsungharus terpenuhi dengan tepat," ujarnya.
Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan sebelumnyamengatakan Pemkot Surabaya sudah melakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp196 miliar atau tepatnya Rp 196.408.341.686 yang bersumber dari pos belanjatidak terduga Rp 12,5 miliar dan belanja langsung Rp 184 miliar."Anggaranini untuk penanganan COVID-19 selama April dan Mei 2020,"katanya.(ard,ist)
.jpg)
