SURABAYA (Lenteratoday) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku sering mengupload kegiatn di media sosil (Medsos) agar mendapatkan komentar dari warganya. Bila ditanggapi bagus pelayanan berarti sudah baik. Tapi jika keluh -kesah yang mendominasi, maka servis ke masyarakat perlu diperbaiki.
"Tujuannya apa, kok saya posting? Saya ingin tahu komentar warga di sosmed soal pelayanan kita, baik atau buruknya bakal ketahuan. Dari komentar itu kita jadikan bahan evaluasi," ujar Eri saat
mengundang seluruh jajaran camat dan lurah untuk hadir di Graha Sawunggaling, Selasa (8/11/2022).
Cak Eri menambahkan komentar warga menjadi bahan evaluasi untuk jajarannya di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Tujuannya agar kualitas pelayanan di tingkat dinas, kecamatan dan kelurahan semakin baik ke depannya.
Saat di lokasi, camat dan lurah diminta oleh Wali Kota Eri untuk menandatangani kontrak kinerja. Cak Eri juga menyoroti soal pelayanan di kecamatan dan kelurahan. Setelah tanda tangan kontrak kinerja, tidak boleh ada lagi staf yang bertugas di kecamatan dan kelurahan yang melayani tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Cak Eri menegaskan sekali lagi, jangan sampai poin penting yang telah tercantum di dalam kontrak kinerja itu meleset. Apabila meleset, maka jabatan camat dan lurah akan dicopot. "Jangan sampai meleset. Didata juga bangunan yang tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB) di masing - masing wilayahnya. Selain itu, di setiap traffic light jangan sampai ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kalau sampai ada camat, lurah bahkan Kasatpol PP, akan saya sanksi," papar dia.
"Setelah ini saya berharap, tidak ada lagi camat, lurah maupun dinas yang berjalan sendiri - sendiri. Tidak ada lagi camat dan lurah yang tidak tahu data stunting di wilayahnya," katanya. "Saya tidak mau dengar, sampai ada anak disabilitas dan lanjut usia (lansia) tidak mendapatkan permakanan," tutur Wali Kota Eri Cahyadi. (*)
Reporter: Miranti Nadya | Editor:Widyawati
Poin Penting Kontrak Kerja Akhir 2022
1. Camat dan lurah wajib saling berkolaborasi dengan dinas dalam mengatasi suatu masalah di tengah masyarakat.
2. Camat dan lurah wajib melakukan pendataan stunting, anak putus sekolah, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), gizi buruk dan lain sebagainya secara berkala.
3. Camat dan lurah juga harus memastikan penerima manfaat permakanan di wilayahnya sudah tertangani 100 persen.
4. Semua data MBR harus tervalidasi secara keseluruhan dan terkoneksi dengan data di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. Camat dan lurah tidak bisa lepas dari Dinsos agar data yang disebutkan sama.
5. Camat dan lurah harus tahu data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masing - masing wilayah kerjanya.
.jpg)
