Sidoarjo- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memperhatikan usulan Panja DPRD terkait bantuan kedua dengan mengunakan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Rekomandasi dari panja ini kan nanti dirapatkan di Gugus tugas, nanti keputusan dari gugus seperti apa, itu yang akan kami laksanakan,” Jelas Tirto Adi Kepala Dinsos Sidoarjo.
Mantan Sekretaris Dispendik Sidoarjo ini juga menjelaskan untuk data penerima bantuan jaring pengamanan sosial terhadap 24.000 lebih calon penerima sudah pasti akan mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 600 ribu dari Kemensos.
“Sedangkan data penerima yang 20.000 lebih masih dalam tahap proses verifikasi dan validasi dari Kemensos, mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terselesaikan. Kalau Bantuan dari APBD yang kemarin itu, Rp 150 ribu dalam berbentuk sembako,” Jelas Tirto.
Selain itu, Tirto Adi juga menanggapi soal lambatnya penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada 135.572 penerima jaring pengaman sosial dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Bantuan sembako bernilai Rp 150 ribu itu sebenarnya ditargetkan selesai pada tanggal 25 April kemarin, tapi sampai saat ini masih belum tersalurkan secara keseluruhan.
“Hari ini masih di 14 Kecamatan yang tersalurkan, tinggal 4 kecamatan yang belum selesai, Insyaallah tanggal 30 April sudah tersalurkan semuanya,” Kata Tirto Adi saat ditemui usai rapat dengan Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (28 /4/2020).
Tirto Adi menjelaskan keterlambatan penyaluran paket sembako tersebut disebabkan waktu keputusan pemberian sembako relatif singkat, sementara sasaran yang dituju juga tergolong banyak.
Dalam kesempatan yang sama, Dhamroni Chudlori, Wakil Ketua Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo dalam rapat tersebut meminta agar batuan tahap kedua diberikan dalam bentuk BLT. Menurutnya bantuan dalam BLT dapat memangkas biaya operasional dan dapat menghidupkan perekonomian di desa.
“Bantuan tahap kedua kami minta untuk menggunakan BLT, biar prosesnya juga cepat dan tidak banyak memakan biaya operasional. Tapi wajib diawasi oleh Babinsa dan Babinkamtibmas dan perangkat desa agar bantuan tersebut tepat sasaran,”ucapnya. (pin)
.jpg)
