GRESIK (Lenteratoday) - Anggota DPRD Kabupaten Gresik, Taufiqul Umam segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Gresik agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif yang digagas Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati, Aminatun Habibah dapat bejalan optimal.
"Pada saat Reses di Desa Ngemboh, Sabtu (3/12), Kecamatan Ujungpangkah, saya menerima keluhan dari warga terkait realisasi PKH Inklusif di lapangan. Masih banyak warga tak mampu atau janda belum masuk daftar penerima," ujar Taufiqul Umam.
"Salah satu keluhan disampaikan Bu Eri mengeluh, ia dan tetangganya banyak yang belum dapat PKH Inklusif. Padahal mereka termasuk orang kurang mampu," tandasnya kembali.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, banyak warga menilai penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penerima bantuan masih kurang pas.
"Padahal warga tak mampu sebelumnya oleh pihak desa sudah didata dan diserahkan ke Sekretaris Daerah Gresik. Namun yang dipakai acuan hanya DTKS," jelasnya.
Untuk itu, Taufiqul Umam akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar persoalan tersebut dapat segera mendapatkan solusi.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Gresik di tahun 2022 ini, jumlah masyarakat yang akan menerima PKH Inklusif sebanyak 2.450 orang, dengan rincian 500 kelompok disabilitas dan 1.950 kelompok lansia. Total anggarannya sendiri sudah disediakan sebesar Rp4,9 miliar.
Adapun bantuan PKH Inklusif ini diberikan dalam bentuk uang tunai total 2 juta rupiah setahun, yang dibagikan sebanyak empat kali.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh saat launching program PKH Inklusif di balai Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Rabu (9/11/2022) lalu menyampaikan bahwa, untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan PKH Inklusif pihaknya telah menyiapkan quick respons.
"Tim quick respons ini akan menerima laporan dari masyarakat manakala ada masyarakat yang layak mendapat bansos PKH Inklusif tetapi datanya belum masuk. Dari laporan masyarakat tersebut, kemudian akan dilakukan assesment oleh tingkat desa untuk selanjutkan diusulkan masuk dalam data penerima PKH Inklusif," kata Ummi. (ADV)
Reporter:Asepta | Editor:Widyawati
.jpg)
