20 April 2025

Get In Touch

Walikota Abu Bakar : Pulang dari RS Sudah Bawa Akta Kelahiran, KK Baru, dan Dokumen Lain

Walikota Abu Bakar (tengah) bersama perwakilan pihak pihak yang diajak kerjasama Pemkot Kediri terkait kependudukan dan kesehatan.
Walikota Abu Bakar (tengah) bersama perwakilan pihak pihak yang diajak kerjasama Pemkot Kediri terkait kependudukan dan kesehatan.

KEDIRI (Lenteratoday) - Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar, mengharapkan warga yang pulang dari rumah sakit khususnya karena persalinan maka sudah bisa membawa akta kelahiran, KK baru dan dokumen kependudukan lainnya.

Hal itu diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama mengenai layanan administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan Kota Kediri di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (7/12/2022).

Dalam penandatanganan ini pihak yang digandeng untuk bekerjasama adalah; Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Komisariat Kediri, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Kediri, dan Perhimpunan Klinik dan Fasyankes Indonesia Cabang Kota Kediri.

Walikota Kediri juga menyaksikan perjanjian kerjasama antara Dispendukcapil dan RS Bhayangkara, RS Baptis, RS Aura Syifa, RSU Ratih, RSIA Nirmala, RSIA Melinda, Klinik Pratama Samudra Husada Kusuma, dan Bidan Delima tentang pelayanan administrasi kependudukan.

"Program ini merupakan fasilitas yang diberikan Pemkot Kediri kepada warga. Karena layanan kependudukan ini merupakan fasilitas kepada masyarakat jadi diberikan secara gratis. Tidak dipungut biaya," ujarnya.

Abdullah Abu Bakar menjelaskan kerjasama ini merupakan pengembangan layanan dari pilot project program 3 in 1 yang sudah berjalan di RSUD Kilisuci dan RSUD Gambiran.
Layanan ini memudahkan masyarakat, sebab ketika ada ibu melahirkan tidak perlu mengurus dokumen kependudukan sendiri.

Namun semua sudah ditangani fasilitas kesehatan dan Dispendukcapil. Saat pulang dari rumah sakit, ibu sudah membawa akta kelahiran, KK baru, dan dokumen kependudukan lain yang dibutuhkan.

Begitu pula ketika terjadi kasus kematian, warga tidak perlu mengurus dokumen kependudukannya sendiri. "Kita dekatkan layanan kependudukan yang ada di Kota Kediri. Tapi saya juga berpesan kalau sudah ada kemudahan tetap harus mengikuti program keluarga berencana dari pemerintah," jelasnya.

Walikota Kediri berharap setelah penandatanganan kesepakatan ini program akan segera berjalan. Nanti harus dilakukan evaluasi agar program berjalan sempurna. Dengan semakin mudah layanan kependudukan, diharapkan semua warga memiliki dokumen kependudukan.
Menurut data dari Dispendukcapil 2021 Kota Kediri telah mencapai angka cakupan 98,84 persen jumlah penduduk usia 0-18 tahun telah berakta kelahiran.

"Alhamdulillah angka tersebut telah melampaui target nasional 2021 sebesar 95 persen. Nanti di 2024 kita harus capai target nasional untuk pencatatan sipil di bawah usia 5 tahun sebesar 99,99 persen. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik ini kita bisa mencapai target tersebut," ungkapnya.

Kepala Dispendukcapil Samsul Bahri mengatakan ada 45 lembaga yang sudah bekerjasama dengan Dispendukcapil. Terdiri dari 6 rumah sakit, 1 klinik, 2 rumah sakit ibu dan anak, dan 36 praktek mandiri bidan. "Untuk pengawasan sudah kita tuangkan dalam pasal-pasal perjanjian bahwa pelayanan ini gratis. Kita pastikan pelayanan kependudukan ini gratis," ujarnya.

Turut hadir, Ketua Persi Komisariat Kediri Rosse Ester Grace, Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasyankes Indonesia Cabang Kota Kediri Endang Wahyu Laksmiwati, Sekretaris IBI Cabang Kota Kediri Mahendri, dan tamu undangan lain. (*)

Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.