JAKARTA (Lenteratoday) - Massa dari Partai Prima menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022). Mereka meminta supaya KPU di audit dan data SIPOL parpol dibuka untuk publik.
Dalam aksi yang dilakukan puluhan massa ini nyaris saja terjadi bentrok, bahkan mareka sudah terlibat adu mulut dengan petugas keamanan. Massa aksi ini mendesak komisioner KPU untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang diduga diskriminasi terhadap partai politik baru di Pemilu 2024.
"Komisioner harus mau bertanggung jawab apa yang terjadi perbuatan intimidasi yang anda lakukan," ujar orator di atas mobil komando partai Prima, seperti yang dilansir dari cnnindonesia.com, Rabu (14/12/2024).
Beberapa massa aksi dari partai Prima ada yang memilih mendekat ke pagar gedung KPU untuk memaksa masuk dan menuntut agar komisioner KPU turun menemui massa. Tak hanya itu, salah satu massa aksi juga tampak memanjat pagar namun segera diamankan aparat.
Imbasnya, beberapa massa terlibat cekcok dengan petugas yang berjaga di Gedung KPU RI. "Saya minta komisioner harus menyatakan sikap kalau KPU berani diaudit," teriak orator.
Aksi puluhan massa ini mengakibatkan penutupan arus lalu lintas di kawasan jalan Imam Bonjol, Menteng mulai dari depan taman Suropati hingga Bundaran HI.
Aksi tersebut merupakan yang kedua kalinya. Pada Kamis (8/12/2022) lalu mereka juga telah mendatangi kantor KPU. Mereka menuntut agar KPU diaudit dan meminta supaya data SIPOL parpol dibuka untuk publik.
Ketua DPW PRIMA DKI Jakarta Nuradim mengatakan aksi ini kembali dilakukan lantaran belum ada tindakan atas tuntutan mereka sebelumnya. Nuradim menilai KPU bertindak diskriminatif dan tidak transparan dalam proses tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Menurut dia, pihaknya sengaja dijegal oleh KPU.
"Dengan men-TMS-kan [tidak memenuhi syarat] PRIMA di Papua dalam proses verifikasi administrasi," ujarnya.
Nuradim mengklaim Partai Prima dianggap sebagai partai nasional yang bercita rasa partai lokal bagi rakyat Papua. Menurut dia, harapan Orang Asli Papua (OAP) bertumpu pada kehadiran Prima di Papua sebagai parpol nasional rasa parpol lokal.
Dia menyebut Prima merupakan satu-satunya parpol di Papua yang kepengurusannya diisi oleh OAP dari tingkatan provinsi sampai tingkatan distrik.
"KPU sengaja menjegal kami di Papua, Prima dianggap akan mengganggu kelompok Oligarki 1 persen yang selama ini nyaman menguasai hajat hidup 99 persen rakyat Indonesia," ucapnya.
Selain itu, kata Nuradim, PRima menilai bahwa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu KPU bertindak tidak adil, jujur dan transparan. Hal itu terbukti dengan banyaknya temuan dan fakta bahwa terjadi manipulasi data dan perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh KPU.
"Parpol datanya bermasalah justru diloloskan, sementara parpol yang seharusnya lolos, yakni Prima, justru dijegal," ujar dia. (*)
Sumber : cnnindonesia.com | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
