SURABAYA (Lenteratoday) – Melihat banyaknya bencana yang terjadi di Jatim belakangan ini termasuk bencana banjir akibat luapan dari sungai yang tak lagi mampu menampung debit air, maka DPRD Jatim mengharapkan Pemprov Jatim memprioritaskan anggaran untuk normalisasi sungai dan pengelolaan sumber daya air.
Sayangnya, anggaran yang diberikan pada Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur masih tergolong kecil. Anggota komisi D DPRD Jatim, Satib, mengatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk normalisasi sungai, agar tidak lagi menjadi momok datangnya bencana banjir juga cukup besar.
"Sumber daya air kapan hari menyodorkan anggaran Rp 1,5 triliun dengan harapan sungai kritis bisa dipelihara dengan baik. Tapi di 2023 hanya dapat Rp 300 miliar, lingkungan hidup Rp 44 miliar, dishub Rp 279 miliar tapi ini tidak langsung terkait banjir dan longsor," kata Satib, Rabu (14/12/2022).
Lebih lanjut dia menandaskan bahwa, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim memang mendapat anggaran cukup besar yaitu mencapai Rp 1,1 triliun. Namun, anggaran tersebut lebih banyak untuk perbaikan jalan yang usianya sudah habis pada 2023.
Menurut Satib, harusnya Dinas PU Sumber Daya Air Jatim juga mendapatkan prioritas anggaran yang sama. Sebab, pengelolaan sumber daya air tetap menjadi hal yang penting dalam penanganan longsor dan banjir.
Untuk itu, dia mengkritik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dinilai kurang bersinergi dengan dengan Oraganiasai Perangkat Daerah (OPD) terkait persoalan banjir dan longsor. Menurutnya, Bappeda sebagai otak perencanaan pembangunan harusnya melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga pemerintah lainnya dalam rangka melaksanakan antisipasi bencana.
"Jangan hanya koordinasi dalam penanganan bencananya saja, tapi yang paling penting adalah antisipasinya. Kita tahu kalau musim hujan sering terjadi banjir. Ini harus kita lihat secara menyeluruh penyebabnya, seperti apa kondisi lingkungan yang terjadi di hulu?" pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hidayat, menilai Bappeda tidak serius menangani sungai yang ada. Padahal, seperti yang diketahui, beberapa bencana yang terjadi di Jatim banyak bencana yang bersumber dari air. Dia mentontohkan banjir di Malang Selatan, Blitar Selatan, Tulungagung, Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Trenggalek, Ngawi, dan Pacitan.
Menurutnya, salah satu penyebab dari bencana banjir ini adalah tidak baiknya kondisi sungai. Disamping itu, dia juga melihat banyak saluran irigasi yang kurang baik sehingga menyebabkan banyak sawah gagal panen dan jalan rusak karena banjir.
“Kondisi ini, menunjukkan bahwa ada perencanaan pembangunan yang harus dievaluasi. Untuk penganggaran, Bappeda dinilai masih belum menyentuh di ranah pemeliharaan dan pengelolaan yang seharusnya itu menjadi perioritas,” katanya.
Lebih lanjut, dua juga mengatakan bahwa harus ada koordinasi yang tepat antara Bapedda Jatim dengan dinas yang ada di kabupaten/kota. "Pemprov melalui Bappeda kurang melakukan koordinasi dengan Kota Kabupaten dan BBWS terkiat banjir dan longsor. Sehingga Bappeda tidak bisa melakukan penganggaran yang maksimal untuk pripritas bencana banjir yang sebenarnya bisa diantisipasi jauh hari dengan penganggaran yang sesuai," kata Hidayat. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
