Sidoarjo - H. Riza Ali Faizin Sekertaris Fraksi PKB meminta supaya pembangunan RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) menjadi prioritas dan anggarannya tidak dikurangi. Ia juga berharap agar eksekutif lebih serius dalam mewujudkan pembangunan RSUD Sidoarjo barat.
Dia menandaskan bahwa pengurangan anggaran seharusnya bisa diambilkan dari kegiatan lain yang tidak begitu penting. "Sekarang bola nya sudah ada di eksekutif Pembahasannya sudah selesai, diputuskan menggunakan skema APBD, tinggal sekarang bagaimana eksekutif, pengerjaannya seperti apa," kata Riza, Rabu, (13/05/20)
Seperti yang diketahui, rencana pembangunan RSUD Sibar yang berlokasikan di Desa Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, Sidoarjo disebut masih terkendala. Diantaranya, karena banyaknya teknis pembangunan yang dinilai belum di kerjakan atau bahkan belum tersentuh oleh badan eksekutif.
Kendala juga terjadi akibat perdebatan panjang dalam skema pembangunan antara menggunakan skema KPBU atau APBD. Perdebatan pada legeslatif dan ekskutif itu memutuskan mekanisme pembangunan menggunakan skema APBD.
Riza menyebutkan, sebelumnya anggaran yang akan digunakan dalam membangun Rumah Sakit tipe C itu Rp 120 Miliar bersumber dari APBD. Namun ada pengeprasan (pengalihan) anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga saat ini hanya tersedia Rp 72 Miliar.
Riza menambahkan, pembangunan RSUD baru di Krian tersebut harus sesuai dengan mekanisme yang ada termasuk apakah melanggar Perda RPJMD atau tidak. Kemudian juga harus ada study kelayakan (Fisibility Study), Amdal, dan Amdalalinnya juga harus di perhatikan.
Selain itu, dokumen perencanaan juga harus diperhatikan secara detail. Kemudian, memperhatikan mungkin atau tidak dalam pelaksanaannya dengan skema multiyears (sekali lelang). Pasalnya, pada KUA PPAS 2020 belum ada kesepakatan yang jelas.
Riza juga menegaskan tenrang ijin lokasi dan IMB juga harus lebih diperhatikan. "Rakyat jangan di bohongi meskipun menggunakan skema APBD, segala mekanisme dan perijinan pembangunannya harus di perhatikan," cetus Pria yang Juga Ketua GP Ansor Sidoarjo itu.
Masih menurut Riza, RSUD Sibar adalah mega proyek, sehingga setiap tahapan proses perencanaannya jangan sampai terburu-buru dan dipaksakan selesai dalam waktu 1-2 bulan saja. Masuk akal atau tidak fisibility study diselesaikan dalam waktu 1 bulan? pada umumnya pengerajaan kajian amdal butuh waktu minimal 3 bulan.
"Bila memang secara tehnis pelaksanaan tidaklah mungkin bisa membangun secara cepat sesegera mungkin dan menyerap semua anggaran yang tersisa Rp 72 M tersebut, mohon disampaikan secara rasional dan jangan malah mengalihkan perhatian dengan melempar kesalahan ke kambing hitam, baik itu karena pandemi covid-19 maupun karena Mr. X," jelasnya.
Mengenai Mr X, dia menandaskan bahwa, harus dibuka saja, pihak yang melontarkan ini harus berani dan konsekuen dalam menyampaikannya. Jangan justru membuat kegaduhan baru karena bisa menjadi fitnah.
"Kalau hanya bisanya melempar issue yang menimbulkan kegaduhan baru, bisa saja kita minta BK memanggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan pernyataan atau tuduhannya. Karena kita ingin membangun komitmen bersama di DPRD dengan saling menghormati dan transparan atas fungsi legislatip kita," pungkas Reza. (pin)
.jpg)
