21 April 2025

Get In Touch

Raih WTP ke-8 Kali, Pemkot Batu Akan Fokus Optimalisasi PAD

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, saat menerima penghargaan opini WTP LHP dari Kepala BPK Jatim, Karyadi, Sidoarjo, Kamis (25/5/2023) (Dok. Prokopim Kota Batu).
Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, saat menerima penghargaan opini WTP LHP dari Kepala BPK Jatim, Karyadi, Sidoarjo, Kamis (25/5/2023) (Dok. Prokopim Kota Batu).

BATU (Lenteratoday) - Raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke-8 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengaku akan berkomitmen maksimal dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan, dengan diraihnya prestasi ini. Ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkupnya, terutama dinas terkait, untuk lebih maksimal dalam meningkatkan PAD Kota Batu.

“Kunci sukses untuk mewujudkan itu semua tentunya inisiatif, kolaborasi, dan inovasi seluruh OPD. Banyak hal yang memang perlu ditingkatkan dan dibenahi bersama dengan hasil LHP ini. Diharapkan semua OPD terus meningkatkan kualitas tugas dan tanggungjawab menjalankan program-program prioritas," ujar Aries, ditemui usai acara penyerahan opini WTP di Kantor Perwakilan BPK RI Jatim, Sidoarjo, Kamis (25/5/2023).

Aries juga mengaku sangat bersyukur atas kembali diraihnya opini WTP dari BPK RI tersebut. Menurutnya, prestasi ini berkat kerja keras seluruh pihak dalam menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Alhamdulillah, ini tahun kedelapan kita berturut-turut meraih opini WTP. Saya berterimakasih atas kerja keras semua OPD,” seru Aries.

Sementara itu l, Kepala BPK RI perwakilan Jawa Timur, Karyadi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mempertahankan raihan opini WTP.

Karyadi berharap, raihan opini WTP ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

"Saya berterimakasih kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan serta anggota DPRD kabupaten/kota, atas kerjasama dan dukungan selama pelaksanaan pemeriksaan maupun dalam proses penyelesaian laporan hasil pemeriksaan," ujar Karyadi.

Sebagai informasi, total ada 37 kabupaten/kota yang menerima LHP dari BPK RI. Sedangkan, satu daerah lain yakni Kota Madiun, sudah lebih dulu diserahkan pada 17 Maret 2023. Seluruhnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (*)

Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.