KEDIRI (Lenteratoday) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2023 secara daring, Kamis (31/8/2023). Rakornas itu sendiri ini digelar di Istana Presiden dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.
Usai mengikuti Rakornas, Wali Kota Abu Bakar mengungkapkan Pemkot Kediri akan bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait. Melakukan pengecekan secara berkala di pasar mengenai ketersediaan beras ini. Kalau stok semakin menipis akan dilakukan kerjasama dengan daerah lain.
"Tapi saya yakin semua sudah dipersiapkan oleh Bulog. Kalau harga naik kita akan lakukan operasi pasar tambahan. Nanti bantuan beras dari pusat juga akan turun mulai September 2023," ungkapnya.
Sementara, Pemimpin Cabang Perum Bulog Kediri Imam Mahdi menambahkan saat ini stok beras yang dimiliki Bulog Kediri sebanyak 7.500 ton. Bakal ada tambahan 6.000 ton yang dalam perjalanan. Stok ini diperkirakan cukup hingga lebaran 2024.
"Saat ini stok aman. Kenaikan beras saat ini karena tingkat produksi dibanding tingkat konsumsi tidak seimbang. Kita sudah antisipasi dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang tahun," imbuhnya.
Secara terpisah, Kepala KPwBI Kediri Moh. Choirur Rofiq mengatakan inflasi Kota Kediri di bulan Juli sebesar 3,51 persen. Komoditas penyumbang inflasi ada daging ayam ras, bawang putih, beras, dan telur ayam.
Semua barang volatile food sudah turun termasuk telur yang turun per hari ini. Tantangan ke depan dalam menekan inflasi adalah pada komoditas beras.
"Sekarang ini harga beras memang naik. Selain karena faktor alam el nino dan beberapa negara membatasi ekspor beras ke negara lain. Tentu TPID Kota Kediri akan bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengendalikan inflasi dari sisi harga beras," pungkasnya.
Dalam rakornas, Presiden RI Joko Widodo memberikan beberapa arahan terkait pengendalian inflasi. Presiden mengatakan pengendalian inflasi harus terus dilakukan sebab saat ini inflasi menjadi fokus di beberapa negara.
Inflasi Indonesia sendiri berada di angka 3,08 persen pada Juli 2023. Angka tersebut cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan inflasi bukan hasil kombinasi dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan cek lapangan.
"Terima kasih kepada TPID baik pusat atau daerah dan kepala daerah. Kita tahu bahwa inflasi ini penting. Kalau pertumbuhan ekonominya tinggi tapi inflasinya juga tinggi ya tekor makanya harus dikendalikan," ujar Presiden.
Presiden Joko Widodo mengatakan saat cek di lapangan harga komoditas banyak yang turun. Hanya satu yang memiliki masalah yakni beras karena adanya El Nino. Ada 19 negara yang telah berhenti melakukan ekspor beras untuk menyelamatkan rakyatnya.
Mulai awal September 2023 akan didistribusikan bantuan pangan beras. Dimana 1 penerima manfaat mendapat 10 kg beras. Bantuan tersebut selama 3 bulan dengan jumlah penerima 21,3 juta keluarga penerima manfaat.
"Pemerintah daerah juga harus terus cek kalau ada kenaikan segera intervensi. Daerah juga harus memiliki cadangan pangan. Silahkan lakukan kerjasama dengan daerah yang memiliki stok pangan melimpah," jelasnya. (*)
Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
