GRESIK (Lenteratoday)- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan kunjungan kerja ke DPMPTSP Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tujuan digelarnya studi banding ini karena DPMPTSP Gresik ingin belajar tentang penerapan regulasi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Kami cukup kagum, KEK Kendal dengan luas area 1.000 hektar dengan jumlah tenant 95 usaha sudah melakukan kewajibannya mematuhi perizinan PBG dan SLF dan memberikan pendapatan kepada daerah. Menurut kami ini sebuah terobosan yang harus diadopsi dimana pelaku usaha dan operator KEK memiliki komitmen bersama untuk ikut serta membangun daerah," kata Kepala Dinas PMPTSP, Agung Endro Dwi Setyo Utomo dikutip salam keterangan tertulisnya, Selasa (21/11/2023).
Diketahui, Studi banding DPMPTSP Gresik dilakukan bersama Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DCKPKP) Pemkab Gresik. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMPTSP, Agung Endro Dwi Setyo Utomo dan Kepala DCKPKP, Ida Lailatusa'diyah. Tidak ketinggalan sejumlah pejabat dan staf teknis layanan PBG dan SLF juga ikut. Kegiatan diawali dengan mendatangi kantor DPMPTSP Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan lapangan ke area KEK Kendal di Kecamatan Kaliwungu, Jumat (17/11/2023).
Kepala Dinas PMPTSP Pemkab Gresik, Agung Endro menyampaikan apresiasi kepada DPMPTSP Kendal yang bersedia membagikan ilmu, ide, gagasan serta tips kepada Pemkab Gresik agar bisa mengimplementasikan kebijakan PBG dan SLF di KEK JIIPE Kecamatan Manyar. Diakuinya, ada sejumlah program yang selama ini belum optimal dikerjakan oleh Pemkab Gresik sehingga potensi pendapatan dari sektor retribusi PBG dan SLF di area KEK belum bisa tergarap maksimal.
Yang tidak kalah menggembirakan, lanjut Agung, 95 pelaku usaha yang berdiri di area KEK Kendal mendapatkan layanan serta difasilitasi secara maksimal oleh administrator KEK Kendal. Hal inilah yang menurut Agung belum terlihat di KEK Gresik. Bahkan, adanya kepala daerah Kabupaten Gresik dalam struktur KEK Gresik belum berjalan secara optimal akibat minimnya koordinasi.
"KEK Gresik terbilang sedikit lebih lambat dibandingkan KEK Kendal karena kurangnya harmonisasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak administrator," tuturnya.
Sebelum mengakhiri kunjungan, Agung mengungkapkan rasa optimis jika kedepan KEK Gresik bisa lebih progresif dan memberikan manfaat besar kepada daerah. Tidak hanya tentang tersedianya lapangan pekerjaan saja, lebih dari itu Agung berharap KEK Gresik memberikan kontribusi secara langsung terhadap pendapatan daerah.
Tak lupa, Mantan Camat Tambak itu menegaskan kembali komitmennya dalam memberikan karpet merah serta kemudahan berusaha bagi seluruh investor yang datang ke Gresik.
"Hasil dari kunjungan ke KEK Kendal ini akan kami laporkan ke pak bupati dan segera kami tindaklanjuti dengan administrator KEK. Jika dirasa nantinya ada hambatan, tentu kami akan meminta petunjuk kepada pemerintah di pusat," pungkasnya.
Reporter: asepta,rls/Editor: widyawati
.jpg)
