Surabaya - Prestasi Jawa Timur dalam pelaporan keuangan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ternyata sudah ke sembilan kali. Untuk opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2020 ini disampaikan secara virtual oleh anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar dari Gedung BPK RI.
Pemberian opini WTP yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019.
Dalam penyerahan di Gedung DPRD Jatim, Kamis (18/6/2020), juga dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono, para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim, pimpinan Kanwil BPK RI Jatim, dan para pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Jatim.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih kepada BPK RI dan juga seluruh aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Jatim. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan.
Khofifah menandaskan bahwa opini WTP ini diharapkan mampu menjadi penyemangat seluruh jajaran Pemprov untuk bekerja dan melayani masyarakat menjadi lebih baik. Termasuk dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Jatim.
"Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan. Uang ini milik rakyat, kami akan gunakan kembali ke rakyat dalam bentuk kebijakan dan program yang pro rakyat," kata Khofifah.
Menurut, Mantan Menteri Sosial ini, keberhasilan Jatim meraih Opini WTP ini karena dianggap memenuhi sejumlah kreteria, diataranya adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian juga terkait dengan efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pengungkapan yang cukup.
Kemudian, Pemprov Jatim juga melakukan melakukan langkah – langkah penting dan strategis dalam rangka memantapkan komitmen aparatur, meningkatkan kapasitas aparat pengelola keuangan dan aset, meningkatkan sarana dan prasarana sampai dengan menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK RI serta mempedomani hasil temuan tahun – tahun sebelumnya.
“Tanggung jawab kita berat, tanpa diringi komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola, tidak mungkin penghargaan opini WTP ini akan diraih selama sembilan tahun berturut-turut,” imbuhnya.
Disamping itu, raihan opini WTP tersebut kata juga berkat pengawasan yang sangat berkualitas oleh DPRD Jatim, baik melalui public hearing, maupun melalui kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Khofifah berharap, kebersamaan ini terus diperkuat agar seluruh proses pelaksanaan rupiah demi rupiah APBD yang ada di dalam mandat pengelolaan Pemprov Jawa Timur dapat terkawal dengan baik.
Khofifah menambahkan, salah satu poin yang harus diperbaiki adalah penguatan payung regulasi yang lebih teknis, khususnya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mengingat dana BOS sudah langsung ditransfer ke rekening kabupaten/kota. (ufi/adv)
.jpg)
