KEDIRI (Lenteratoday) - Pemkot Kediri akan menindak dan memberikan sanksi tegas bila dijumpai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya yang terpapar ideologi selain Pancasila. Hal ini mengingat ASN merupakan garda terdepan pelaksanaan tata negara, diperlukan ASN yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Pancasila dan NKRI.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Tanto Wijohari, Plt Kepala Kesbangpol Kota Kediri usai mengikuti webinar yang bertajuk Pembahasan Isu Strategis dalam Rangka Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur yang diadakan Dirjen Politik dan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (7/2/2024).
“Pemkot Kediri akan membina ASN tersebut untuk kembali lagi menjadi seorang ASN yang memahami dan memaknai Pancasila sebagai wujud keselarasan, keberagaman, serta harmonisasi bagi masyarakat Kota Kediri,” terang Tanto.
Lebih lanjut kata Tanto Wijohari, melalui webinar ini diharapkan dapat menciptakan hidup secara harmonis dan kekeluargaan di lingkungan ASN dan masyarakat, dengan demikian kita menunjukkan bahwa NKRI dan Pancasila adalah milik seluruh warga negara.
Ditambahkan, Pemkot Kediri juga telah berupaya dalam meningkatkan makna dan filosofi Pancasila bagi ASN dan masyarakat Kota Kediri yakni melalui kegiatan-kegiatan yang menjunjung tinggi nilai Pancasila di masing-masing OPD.
“Kalau di Bakesbangpol melalui pendidikan wawasan kebangsaan, di Satpol PP mengadakan Kirab Pemuda-Pemudi yang diwujudkan sebagai salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila, di sekolah-sekolah pun sudah mengimplementasikan Profil Pelajar Pancasila,” jelasnya.
Webinar yang diikuti seluruh ASN ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan Pemkot Kediri dalam kegiatan peningkatan ideologi Pancasila di Pemkot Kediri.
“Penguatan ideologi Pancasila memiliki urgensi tersendiri yakni sebagai upaya dalam menjaga keharmonisan di antara keragaman yang ada serta untuk menunjukkan Pancasila senantiasa ada di dalam benak dan pikiran serta langkah-langkah ASN,” ujar Tanto Wijohari.
Selain melalui webinar, pemerintah telah ketok palu terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No:29/2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Pancasila. Peraturan ini bermakna strategis dan merupakan kerangka acuan dalam melakukan pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan bagi ASN.
Sementara Drajat Wisnu Setiawan, Plh Dirjen Politik dan Umum Kemendagri di penghujung sambutan pembukaan webinar sangat berharap melalui kegiatan ini dapat menghasilkan kesamaan pandangan kinerja program antara pemerintah pusat dan daerah, serta komunikasi dan koordinasi yang baik agar tercipta polarisasi yang saling memperkuat pemerintah. (*)
Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
