JAKARTA (Lenteratoday)-Menjadi salah satu pihak pemantau Pemilu 2024, Komnas HAM menemukan sejumlah ketidaknetralan sejumlah aparat negara dalam menjalankan tugas. Mulai dari penjabat gubernur hingga tingkat kepala desa.
Dari hasil pemantauan, Komnas HAM menemukan sebanyak 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungan kepada salah satu peserta Pemilu.
Selain itu, ada temuan rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan paslon tertentu. Di tingkat di atasnya, tim Komnas HAM menjumpai adanya arahan dari kepala daerah untuk memilih paslon tertentu.
“Adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta Pemilu tertentu. Beredarnya video ajakan Pj. Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak masyarakat untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang mendukung pembangunan IKN,” kata Saurlin P. Siagian, anggota Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM, saat memaparkan temuannya, Rabu (21/2/2024).
Ajakan Pj. Gubernur Kalimantan Barat tersebut disampaikan pada Peringatan HUT Pemprov Kalbar 24 Januari 2024.
Tak hanya imbauan atau bentuk dukungan, Komnas HAM juga menemukan adanya politik uang yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN. Salah satunya di Kabupaten Cianjur.“Seorang oknum ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta Pemilu tertentu,” imbuh Saurlin.
Pengamatan situasi penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut dilakukan Komnas HAM di 14 provinsi dan 50 kabupaten/kota pada 12-16 Februari 2024. Fokus pengamatan mereka mencakup pemenuhan hak pilih kelompok marginal-rentan, netralitas aparatur negara, diskriminasi dan intimidasi, serta hak kesehatan dan hak hidup petugas Pemilu.
Reporter:dya,rls|Editor:widyawati
.jpg)
